Pada tahun itu juga, dibentuk beberapa kota lain di Pulau Jawa, antara lain Batavia, Buitenzorg, Bandoeng, Cheribon, Magelang, Semarang, Salatiga, Madioen, Malang, Soerabaja, dan Pasoeroean.
Dengan statusnya sebagai gemeente, selanjutnya di Blitar juga dibentuk Dewan Kotapraja Blitar yang beranggotakan 13 orang dan mendapatkan subsidi sebesar 11.850 gulden dari Pemerintah Hindia-Belanda.
Untuk sementara, jabatan burgemeester (walikota) ditangkap oleh Residen Kediri. Kemudian pada zaman pendudukan Jepang. Berdasarkan Osamu Seiret tahun 1942, Kota Balitar disebut Blitar-shi dengan luas wilayah 16,1 km2 dan dipimpin oleh seorang shi-eh.
Selanjutnya berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang No 17/1950, Kota Blitar ditetapkan sebagai daerah kota kecil dengan luas wilayah 16,1 km2. Dalam perkembangannya nama kota ini kemudian diubah lagi menjadi Kotamadya Blitar.
