Pasca kemerdekaan pada tahun 1959, Maria Ulfah bersama beberapa tokoh Kowani (Kongres Wanita Indonesia) kemudian mengusungkan penetapan Hari Ibu tanggal 22 Desember sebagai hari nasional bukan hari libur kepada pemerintah sebagaimana Hari Sumpah Pemuda yang kemudian disahkan melalui Surat Keputusan Presiden.

Hari Ibu Nasional sendiri diharapkan bisa menjadi pengingat sejarah berdiri dan bersatunya seluruh organisasi perempuan di Indonesia sebelum kemerdekaan. Sebabnya, persamaan visi dan misi dalam mendukung kaum laki-laki mencapai tujuan persatuan nasional.

Perjuangan Maria Ulfah dalam melahirkan peraturan perkawinan dilandasi oleh harapan agar perempuan memiliki perlindungan dan persamaan hak dengan laki-laki dalam ikatan perkawinan. Selain itu, Maria Ulfah juga menuntut adanya batasan yang jelas terkait usia minimal siap nikah ditinjau dari segi kesiapan mental dan kematangan jiwa untuk mencegah terjadinya pernikahan dini.

Dikutip dari buku Maria Ulfah: Menteri Perempuan Pertama Indonesia, Maria Ulfah menyampaikan pendapatnya dalam Kongres Perempuan Indonesia III tentang pembentukan peraturan perkawinan yang tepat, menguntungkan, serta melindungi hak perempuan: