Untuk kali pertama dalam sejarah Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jawa Timur (Jatim) dijabat pejabat berlatar belakang pendidikan. Banyak kalangan yang meragukan kinerja sang Sekdaprov, namun, Rasiyo, mampu membuktikan bahwa seorang pendidik mampu menjadi birokrat dan menjalankan amanah menjadi Sekdaprov dengan baik. Bagaimana kinerja Rasiyo selama menjadi SekdaProv Jatim dan apa saja legasi Rasiyo untuk Jatim? Berikut wawancara PustakaJC.co.
Oleh: Permata Ayu
Kala menjadi Sekdaprov Jatim saat itu, Bapak juga sempat merangkap sebagai Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, nah,bagaimana Bapak menjalaninya?
Posisi Sekretaris Derah Provinsi tidak harus menguasai teknis pekerjaan yang ditangani, contoh seperti menjadi Kadiknas Jatim. Tetapi, Sekdaprov cukup hanya berperan dan bertindak sebagai manajer handal dengan membawahi beberapa lembaga pendukung di Pemprov Jatim. Artinya, jika ada kebijakan strategis dari gubernur atau wagub maka instansi terkaitlah yang harus dicermati kinerjanya.
Misalnya, ada kebijakan soal pendidikan, maka kepala dinas pendidikan yang kita penetrasi untuk benar-benar menjalankan kebijakan itu. Atau ada kebijakan soal pelayanan bidang kesehatan, maka dinas kesehatan kita minta dan dorong untuk mewujudkan. Jangan sampai kebijakan mandhek di tangan kepalanya. Begitu juga jika ada kebijakan strategis lainnya.
Dengan kondisi yang demikian, tentunya Bapak memiliki harapan untuk Pendidikan di Jatim, seperti apa?
Tentunya harus lebih baik. Dan benar, hal itu terwujud, meski tidak langsung tapi bertahap. Hingga saat ini, kita bisa melihat bahwa Pendidikan Jatim telah benar-benar lebih baik. Buktinya dengan prestasi-prestasi yang diraih saat ini.
Saat saya menjabat sebagai Sekdaprov, Pakde Karwo membuat Program Bantuan Operasional Daerah (Bosda) Madin. Selain itu, di tahun 2010 anggaran cost unit sekolah-sekolah di Jatim dinaikkan. Sebagai proyek percontohan, saat itu Pemprov Jatim melakukan MoU dengan Pamekasan dan Bondowoso. Pemprov Jatim mem-back up penuh kebutuhan operasional sekolah di dua daerah ini. Setelah launching di dua daerah ini, berikutnya diberlakukan untuk semua kabupaten/kota di Jatim. Semuanya benar-benar dibiayai Pemprov Jatim.
Berarti harus ada anggaran tambahan untuk unit cost di sekolah-sekolah?
Benar. Awalnya, unit cost untuk tingkat Sekolah Dasar (SD) hanya Rp 33 ribu per siswa, kemudian dinaikkan menjadi Rp 40 ribu per siswa. Kemudian untuk tingkat SMA dari Rp 48 ribu per siswa naik menjadi Rp 100 ribu per siswa. Dengan begitu sekolah gratis..tis..tis benar-benar tercipta. Dan akhirnya, 2010 progam gratis..tis..tis berlaku di semua daerah.
Baik Bapak, Selanjutnya, Sekdaprov juga bertindak sebagai Ketua Panggar, bagaimana kemudian Bapak menjalin hubungan dengan Legislatif?
Benar, Sekdaprov juga sebagai Ketua Panggar. Jadi Saya harus bisa membangun harmonisasi hubungan antara eksekutif dan legislative. Tidak ada pilihan kecuali harus bisa melayani sebaik-baiknya. Koridornya, tentu saja sesuai aturan main yang sudah ada. Kebetulan, anggota DPRD Jatim yang akan menjabat nanti juga anggota baru. Mereka tentu sudah ada yang berpengalaman atau bisa juga tidak berpengalaman. Dari sini, kunci utama yang akan saya kembangkan adalah komunikasi. Jangan sampai kebijakan eksekutif tidak berjalan normal karena ada perbedaan presepsi antara eksekutif dan legislatif.
Kalau memang ada masalah, saya akan ngalahi untuk mendatangi atau sowan mereka, mengapa progam ini tidak bisa disetujui dewan. Kami berdialog secara intensif agar ditemukan solusi yang baik bagi masyarakat. Dengan pola ini, saya yakin hubungan Indrapura dan Pahlawan akan harmonis.
Bapak, kemudian untuk bidang ekonomi, investasi, dan lapangan pekerjaan untuk mengurangi pengangguran, Bagaimana kebijakan Bapak saat itu?
Sekali lagi, saya tidak kerja sendirian. Seluruh potensi yang dimiliki Pemprov Jatim dan dimiliki Jatim saya gabungkan. Potensi di dalam, misalnya, bagaimana menjadikan kepala dinas dan badan menjadi seorang pejabat berpikiran enterprenuer. Tidak lagi pejabat yang hanya duduk dibalik mejanya.
Selain layanan rutin, saya mendorong mereka untuk berbuat sebagai enterprenuer. Bukankah banyak bank-bank dan lembaga keuangan bukan bank di Jatim ini yang potensinya bisa dimanfaatkan untuk membantu progam ini. Tinggal bagaimana mereka (para pejabat tersebut, red.) bisa berpola pikir sebagai wirausaha untuk pengembangan di Jatim.
Kemudian di luar Pemprov, progam kerja bareng dengan BUMD, BUMN dan swasta melalui Corporate Social Responsibilty (CSR) akan benar-benar kita wujudkan. Dana-dana nganggur di perusahaan itu akan kita maksimalkan bersama untuk menambah anggaran Pemprov yang jumlahnya terbatas. Sehingga, pengembangan ekonomi kerakyatan bisa lebih marak tidak dengan mengandalkan APBD, yang penggunaannya sudah terprogam.
Terakhir, apa legasi Bapak untuk Jawa Timur selama menjabat Sekdaprov?
Kalau dikatakan legasi, saya agak sulit mendeskripsikannya karena yang bekerja bukan hanya saya, tetapi satu kesatuan yang ada di Pemprov Jatim. Namun, keberhasilan program beberapa bisa diuraikan seperti berikut,
Bidang Pendidikan, adanya Bosda Madin dan Sekolah gratis
Bidang Sosial Kependudukan, turunya angka kemiskinan di masyarakat
Bidang infrastruktur, dimulainya pembangunan fisik Jalan Lintas Selatan (JLS)
Bidang Kesehatan, adanya Pustu atau Puskesmas Pembantu yang menghubungkan masyarakat dengan Puskesmas di Kabupaten/Kota
Bidang Pariwisata: memajukan budaya-budaya daerah untuk bisa menasional, caranya dengan menampilkan tarian daerah di acara-acara peringatan atau upacara tingkat provinsi. Juga dengan membumikan wayang sebagai salah satu seni dalam acara pemprov. Kan dulu kalau HUT Jatim selalu ada wayangan, itu dimasa saya menjadi Sekda.
Lalu untuk internal, saya bangun harmonisasi dengan OPD ya dengan kegiatan-kegiatan kekeluargaan yang santai, olah raga, sarapan bersama, Jumatan bersama, makan siang bersama dan kadang kala ada juga wisata bersama bersama keluarga.
