SURABAYA, PustakaJC.co - Pemerintah Provinsi Jawa Timur menunjukkan komitmennya dalam memperluas akses pendidikan, khususnya bagi siswa yang tidak bisa masuk ke sekolah negeri. Salah satu langkah strategis yang tengah disusun adalah menjalin kerja sama dengan sekolah swasta melalui pemberian beasiswa dan program pembebasan biaya SPP.

Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, Aries Agung Paewai, menyampaikan bahwa keterbatasan kapasitas di sekolah negeri mendorong perlunya solusi tambahan. Salah satunya adalah melalui skema alokasi 10 persen kursi di sekolah swasta untuk siswa kurang mampu.

“Kami tengah mendiskusikan skema pembebasan SPP untuk kuota 10 persen siswa di sekolah swasta. Tujuannya agar siswa tetap bisa mengakses pendidikan meskipun tidak lolos ke sekolah negeri,” ujarnya, dilansir dari laman jawapos.com, Kamis (17/4/2025).

Rencana tersebut akan diperkuat melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) yang dijadwalkan pada 2 Mei 2025. Program ini menjadi bagian dari komitmen Pemprov Jatim dalam menekan angka putus sekolah.

“Saat ini terdapat 1.083 SMA dan 1.860 SMK swasta di Jawa Timur. Jika masing-masing menyediakan 10 kursi beasiswa, maka sekitar 29.430 siswa bisa mendapatkan bantuan pendidikan,” jelas Aries.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, turut menekankan pentingnya peran pendidikan dalam membentuk generasi masa depan. Ia menyoroti bahwa banyak lulusan dari Jatim telah sukses di berbagai bidang, namun hubungan antara alumni dan sekolah seringkali terputus.

“Jawa Timur luar biasa. Banyak alumni kita hebat di sektor pertanian, industri, hingga perikanan. Itu semua adalah hasil kerja keras para guru. Pendidikan adalah pondasinya,” tutur Khofifah.

Khofifah menambahkan, melalui sinergi antara tenaga pendidik dan lembaga sekolah, serta melalui program afirmatif seperti beasiswa, anak-anak Jawa Timur bisa memiliki masa depan yang lebih cerah. (nov)