SURABAYA, PustakaJC.co - Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) mengungkapkan terdapat empat isu krusial terkait rencana pelaksanaan Sekolah Rakyat. Ketua Bidang Advokasi P2G, Iman Zanatul Haeri, menyoroti persoalan pertama yaitu terkait tata kelola.
Menurutnya, kehadiran Sekolah Rakyat berpotensi mengganggu kesatuan sistem pendidikan nasional, karena idealnya seluruh penyelenggaraan pendidikan berada dalam satu sistem terpadu.
“Jika ada tiga kementerian menjalankan sistem masing-masing, maka sistem pendidikan nasional yang satu pintu menjadi tidak utuh,” ujarnya, Dilansir dari tempo, sabtu, (12/4/2025).
Masalah kedua yang disampaikan Iman menyangkut mekanisme perekrutan guru serta sistem penggajiannya. Ia mempertanyakan bagaimana status guru-guru tersebut jika bukan merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN), sementara mereka bekerja di lembaga negara.
“Kalau guru dikontrak, ini bisa bertentangan dengan Undang-Undang ASN,” ujarnya. Ia juga menilai potensi ketimpangan muncul apabila guru Sekolah Rakyat menerima gaji lebih tinggi dibanding guru honorer yang hingga kini masih mendapat bayaran rendah. “Itu bisa memunculkan ketidakadilan di antara para guru,” tambahnya.
Isu ketiga berkaitan dengan kesiapan kurikulum. P2G mempertanyakan sejauh mana kejelasan terkait kurikulum Sekolah Rakyat yang disebut-sebut akan menggunakan model multi-entry dan multi-exit.
Ia juga menyoroti target pembangunan 200 sekolah yang dilengkapi asrama, dengan total anggaran Rp 5 triliun untuk melayani sekitar 50 ribu siswa. “Angka ini hanya mencakup 0,1 persen dari total siswa nasional yang jumlahnya sekitar 50 juta. Apakah ini proporsional, sementara kondisi sekolah reguler masih banyak yang rusak dan kesejahteraan guru belum merata?” tanyanya.
Keempat, Iman menyoroti prinsip inklusivitas dalam pendidikan. Ia menilai menyatukan anak-anak dari keluarga miskin ekstrem dalam satu jenis sekolah terpisah justru tidak sesuai dengan nilai-nilai pendidikan inklusif.
Lebih lanjut, Iman meragukan kesiapan pemerintah dalam melaksanakan program ini jika tetap dipaksakan dimulai pada tahun ajaran baru mendatang.
“Kalau rekrutmen baru dimulai bulan April, sementara sekolah reguler saja butuh persiapan sejak Februari, ini terkesan terburu-buru,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa proses perekrutan guru dan penjaringan siswa akan dimulai pada pertengahan hingga akhir April 2025. Pemerintah memperkirakan membutuhkan lebih dari 1.000 guru untuk mengisi 53 lokasi Sekolah Rakyat yang sudah siap beroperasi.
Mensos juga mengungkapkan bahwa akan ada dua tipe guru dalam program ini, yakni guru formal dan guru pendidikan karakter. Guru formal akan mengajar mata pelajaran dari pagi hingga sore hari, sedangkan guru pendidikan karakter akan membimbing siswa di luar jam pelajaran, yakni dari sore hingga malam hari. (nov)
