SURABAYA, PustakaJC.co - Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) mengungkapkan terdapat empat isu krusial terkait rencana pelaksanaan Sekolah Rakyat. Ketua Bidang Advokasi P2G, Iman Zanatul Haeri, menyoroti persoalan pertama yaitu terkait tata kelola.
Menurutnya, kehadiran Sekolah Rakyat berpotensi mengganggu kesatuan sistem pendidikan nasional, karena idealnya seluruh penyelenggaraan pendidikan berada dalam satu sistem terpadu.
“Jika ada tiga kementerian menjalankan sistem masing-masing, maka sistem pendidikan nasional yang satu pintu menjadi tidak utuh,” ujarnya, Dilansir dari tempo, sabtu, (12/4/2025).
Masalah kedua yang disampaikan Iman menyangkut mekanisme perekrutan guru serta sistem penggajiannya. Ia mempertanyakan bagaimana status guru-guru tersebut jika bukan merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN), sementara mereka bekerja di lembaga negara.
“Kalau guru dikontrak, ini bisa bertentangan dengan Undang-Undang ASN,” ujarnya. Ia juga menilai potensi ketimpangan muncul apabila guru Sekolah Rakyat menerima gaji lebih tinggi dibanding guru honorer yang hingga kini masih mendapat bayaran rendah. “Itu bisa memunculkan ketidakadilan di antara para guru,” tambahnya.
