Pendidikan & Sastra

Kemendikdasmen Pastikan Program Prioritas Pendidikan Tetap Berjalan di Tengah Efisiensi Anggaran

Kemendikdasmen Pastikan Program Prioritas Pendidikan Tetap Berjalan di Tengah Efisiensi Anggaran
Kemendikdasmen Pastikan Program Prioritas Pendidikan Tetap Berjalan di Tengah Efisiensi Anggaran (dok metrotvnews)

SURABAYA, PustakaJc.co - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menegaskan komitmennya dalam menjaga kualitas pendidikan nasional dengan tetap mengutamakan program-program prioritas yang berdampak langsung pada masyarakat. Pada tahun anggaran (TA) 2025, Kemendikdasmen memastikan penyaluran bantuan sosial melalui Program Indonesia Pintar (PIP) untuk jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK tetap berjalan, termasuk pemberian tunjangan bagi guru non-ASN di sekolah negeri maupun swasta.

 

Selain itu, gaji serta tunjangan bagi pegawai Kemendikdasmen akan tetap teralokasikan sepenuhnya, dan program Pendidikan Profesi Guru (PPG) tetap akan berlangsung sesuai dengan rencana. Pernyataan ini disampaikan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu`ti, dalam Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI di Jakarta, Rabu (12/2/2025).

 

Menyesuaikan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD, Kemendikdasmen melakukan penyesuaian anggaran dari Rp33,5 triliun menjadi Rp26,27 triliun.

 

Meski demikian, Abdul Mu’ti menegaskan bahwa efisiensi ini tidak akan mengganggu keberlanjutan program pendidikan maupun kesejahteraan tenaga pendidik. Ia juga membuka peluang untuk pembahasan lebih lanjut terkait pemanfaatan dana hasil efisiensi.

 

"Penyesuaian anggaran ini dilakukan dengan tetap memperhatikan kesinambungan program pendidikan serta kesejahteraan tenaga pendidik," jelasnya dalam keterangan resmi, Kamis (13/2/2025).

 

Abdul Mu’ti juga menekankan bahwa efisiensi operasional tidak akan mengganggu layanan di unit utama maupun Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah. Sejumlah anggaran tetap dialokasikan untuk program prioritas seperti peningkatan pendidikan vokasi guna mencetak lulusan siap kerja, pelestarian bahasa daerah, akreditasi sekolah untuk menjamin mutu pendidikan, serta penyelenggaraan Tes Kemampuan Akademik (TKA) pada November 2025.

 

Sementara itu, pembangunan serta revitalisasi sekolah tetap menjadi prioritas pemerintah, meskipun pengalokasian anggaran untuk program ini masih menunggu penyelesaian kebijakan Inpres.

 

Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, memberikan apresiasi terhadap langkah Kemendikdasmen dalam menjaga kesinambungan anggaran pendidikan.

 

"Dalam rapat tadi dijelaskan bahwa anggaran untuk ASN tetap aman, Bansos termasuk PIP tidak mengalami pemotongan, dan kontrak maupun belanja barang yang sudah berjalan tetap bisa dilanjutkan. Program prioritas presiden juga sudah dialokasikan," ungkapnya.

 

Untuk memastikan efektivitas penggunaan anggaran, Kemendikdasmen berkomitmen meningkatkan transparansi dalam pengelolaannya. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendikdasmen, Suharti, menjelaskan bahwa efisiensi anggaran dilakukan dengan tetap mempertahankan kualitas layanan pendidikan.

 

"Efisiensi dilakukan untuk memastikan anggaran digunakan secara optimal pada program-program yang berdampak langsung terhadap peningkatan mutu pendidikan," katanya.

 

Sebagai contoh, beberapa kegiatan yang sebelumnya dilakukan secara luring kini akan beralih ke format daring. "Beberapa lomba dan pelatihan akan dilaksanakan secara daring, seperti yang pernah dilakukan selama pandemi Covid-19," tambahnya.

 

Selain itu, Suharti menekankan bahwa kementerian akan menerapkan budaya hidup sederhana, termasuk kebijakan bagi pejabat kementerian untuk menggunakan kelas ekonomi dalam perjalanan dinas, tanpa terkecuali bagi Menteri, Wakil Menteri, dan pejabat eselon I.

 

Dukungan penuh terhadap langkah Kemendikdasmen juga disampaikan oleh Anggota Komisi X DPR RI, Sofyan Tan.

 

"Kami mendukung penuh upaya ini dan berharap ada tambahan anggaran untuk memenuhi kekurangan yang masih ada," ujarnya.

 

Hal serupa juga diungkapkan Anggota Komisi X DPR RI, Muhammad Nur, yang menegaskan bahwa jaminan pendidikan yang adil dan merata merupakan amanat konstitusi.

Ia mengapresiasi Kemendikdasmen yang terus memperjuangkan anggaran pendidikan demi terwujudnya generasi unggul 2045.

 

"Saya sangat mengapresiasi perjuangan Kemendikdasmen, terutama dalam memastikan kesejahteraan guru sebagai prioritas utama," tutupnya. (nov)

Baca Juga : Manfaat dan Pentingnya Digitalisasi Sekolah
Bagikan :