SURABAYA, PustakaJC.co - Presiden Prabowo Subianto menjadikan sektor pendidikan sebagai prioritas utama dalam program pemerintahannya. Fokus ini terlihat dari alokasi anggaran nasional yang lebih diarahkan untuk mendukung pendidikan dibandingkan anggaran pertahanan.
Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa alokasi anggaran untuk pendidikan pada tahun 2025 mencapai angka tertinggi dalam sejarah Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Presiden dalam puncak acara Hari Guru Nasional 2024 yang berlangsung di Jakarta Timur pada Kamis (28/11/2024). Menurutnya, alokasi anggaran yang signifikan untuk pendidikan bertujuan untuk memberantas kemiskinan melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan.
“Saya kira pertama kali dalam sejarah Indonesia alokasi pendidikan dalam Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara (APBN) tahun 2025 adalah yang tertinggi dalam sejarah RI,” kata Prabowo saat sambutan dalam acara puncak Hari Guru Nasional 2024 di Jakarta International Velodrome, Jakarta Timur, Kamis, 28 November 2024.
"Tidak tanggung-tanggung, saya kira pertama kali dalam sejarah Indonesia, alokasi pendidikan dalam APBN tahun 2025 adalah yang tertinggi Sepanjang sejarah Republik Indonesia," katanya.
Pada tahun 2025, anggaran pendidikan diprioritaskan sebesar Rp724,26 triliun, yang setara dengan 20% dari total belanja APBN 2025. Alokasi ini menegaskan komitmen pemerintah dalam memajukan sektor pendidikan sebagai bagian dari upaya pembangunan nasional.
Sementara itu, pada APBN 2025, anggaran untuk perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp504,7 triliun, infrastruktur Rp400,3 triliun, kesehatan Rp197 triliun, ketahanan pangan Rp139 triliun, dan hukum serta pertahanan-keamanan sebesar Rp375,9 triliun. Total keseluruhan APBN 2025 mencapai Rp3.621,3 triliun. Alokasi ini mencerminkan prioritas pemerintah dalam mendukung berbagai sektor strategis untuk pembangunan nasional.
Presiden Prabowo memutuskan untuk menaikkan gaji guru Aparatur Sipil Negara (ASN) sebesar satu kali gaji pokok. Selain itu, guru honorer atau non-ASN juga akan menerima peningkatan pendapatan melalui tunjangan profesi dari sertifikasi, dengan tambahan sebesar Rp2 juta. Kebijakan ini direncanakan mulai berlaku pada tahun 2025, sebagai bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik di Indonesia.
Presiden Prabowo juga berkomitmen meningkatkan kompetensi guru melalui pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru (PPG) bagi 806.486 tenaga pendidik, baik ASN maupun non-ASN. Program ini mencakup guru yang sudah memenuhi syarat pendidikan D4 dan S1, serta mereka yang masih belum memiliki gelar tersebut, guna memastikan seluruh guru memiliki kualifikasi yang memadai untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.
Presiden Prabowo juga berencana meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan secara merata pada tahun 2025. Untuk mewujudkan hal ini, pemerintah telah menganggarkan Rp 17,15 triliun yang akan digunakan untuk merehabilitasi, memperbaiki, dan merenovasi sebanyak 10.440 sekolah, baik negeri maupun swasta.
Dana tersebut akan disalurkan langsung ke pihak sekolah melalui mekanisme transfer tunai guna memastikan pengelolaannya lebih efisien dan tepat sasaran.
"Dan nanti sekolah akan melakukan swakelola sehingga nilai bantuan tersebut lebih bermanfaat oleh daerah itu, oleh desa itu, oleh kecamatan itu," pungkas Prabowo. (nov)
