Besaran dana tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi pendidikan yang berada dibawah kewenangan Pemprov saja (SMA, SMK, SLB). Namun juga dialokasikan untuk peningkatan kualitas di tingkat Madrasah Aliyah dan Madrasah Diniyah yang menjadi kewenangan Kementerian Agama.
Strategi lainnya, lanjut Khofifah, Pemprov Jatim lewat Dinas Pendidikan bersinergi dengan IGI melakukan pendampingan kepada para guru untuk dapat melaksanakan Kurikulum Merdeka, yaitu kurikulum yang berorientasi pada Project Based Learning (PBL).
Hasilnya, sebanyak 332 lembaga SMA/SMK dan SLB negeri dan swasta di Jawa Timur ditunjuk dalam melaksanakan Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) oleh Kemendikbud Ristek. Dengan rincian 204 lembaga sebagai SMK Pusat Keunggulan, dan 128 lembaga sebagai SMA dan SLB Penggerak.
"Di Jatim, ada 2.754 lembaga SMA/SMK dan SLB yang melaksanakan Kurikulum Merdeka secara mandiri, sehingga total ada 76% dari 4.044 SMA/SMK dan SLB di Jatim telah melaksanakan Kurikulum Merdeka. Ini terbanyak diantara 34 Provinsi di Indonesia," paparnya.
