Pada 14 September 1908 pemerintah Belanda mendirikan Commissie voor de Inlandsche School en Volkslectuur (Komisi Bacaan Rakyat) yang dipimpin G.A.J Hazeu. Pendirian lembaga menjadi cara pemerintah kolonial melakukan politik perbukuan.
“Komisi ini bertugas melakukan regulasi bacaan yang dibaca penduduk bumiputra saat itu. Selain itu, Volkslectuur juga bertugas memberikan saran kepada Direktur Pendidikan yang bertugas mengurus sekolah-sekolah bumiputra,” tulis Rifai Shodiq Fathoni dalam Balai Pustaka dan Politik Perbukuan pada Masa Kolonial.
Dijelaskan oleh Rifai, pendirian lembaga ini tidak dapat dilepaskan dari munculnya penerbit bumiputra yang menerbitkan bacaan liar antara tahun 1906-1912. Seperti Tirto Adhi Soerjo yang menjadi pelopor munculnya bacaan fiksi dan non fiksi untuk mendidik bumiputra.
Pemerintah kolonial memang tidak pernah mengeluarkan peraturan khusus untuk mencekal bacaan-bacaan liar tersebut. Akan tetapi, kehadiran Komisi Bacaan Rakyat (KBR) diharapkan mampu melakukan regulasi bacaan untuk bumiputra.
