Menurutnya perhitungan itu dilakukan sebagai bagian upaya Pemprov Jatim yang melihat adanya potensi pendapatan untuk dimanfaatkan sebagai pembangunan. Tak hanya itu, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Rp 4 triliun juga digunakan untuk program prioritas - prioritas.

"Pertama untuk penyusunan program-program prioritas. Kemudian untuk belanja pegawai disesuaikan kebutuhannya sampai Desember," kata Adhy Karyono.

Ia juga menjelaskan, KUA-PPAS Perubahan dilakukan karena adanya Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Sehingga sejumlah kegiatan di dalam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau antar OPD, harus dilakukan pergeseran. "Karena kemarin ada SIPD, maka kita harus membuat perubahan. Maka dengan KUA-PPAS sekarang, kita menggeser beberapa kegiatan dalam satu OPD juga antar OPD," ucapnya.