SURABAYA, PustakaJC.co - Industri perhotelan di Jawa Timur mengalami penurunan tingkat hunian (okupansi) dalam beberapa bulan terakhir. Fenomena ini tidak hanya terjadi di satu wilayah, melainkan juga dirasakan di sejumlah daerah, termasuk Banyuwangi. Namun demikian, pemerintah provinsi melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) memastikan bahwa langkah-langkah penanganan tengah disiapkan agar sektor ini tetap bertahan dan terhindar dari potensi pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Rata-rata saat ini kondisi perhotelan sedang mengalami penurunan. Salah satu penyebab utamanya adalah berkurangnya kegiatan pemerintah yang biasa dilakukan di fasilitas perhotelan,” jelas Kepala Disbudpar Jatim, Evy Afianasari, saat diwawancarai oleh salah satu jurnalis media PustakaJC.co, Senin, (21/4/2025).
Menurut Evy, hasil uji petik menunjukkan rata-rata okupansi hotel di Jawa Timur berada di kisaran 70 persen, atau mengalami penurunan sekitar 30 persen dibanding kondisi normal. Meski demikian, angka ini tidak bersifat merata. Beberapa daerah, seperti Kota Malang, justru mencatatkan kinerja yang cukup positif selama musim libur Lebaran.
“Malang menjadi salah satu daerah yang tingkat okupansinya tetap tinggi. Ini menunjukkan bahwa faktor penopang okupansi tidak hanya dari kegiatan pemerintah, tetapi juga dari sektor bisnis dan kunjungan wisatawan, termasuk mancanegara,” ujarnya.
Data dari PHRI Kota Malang menunjukkan okupansi hotel selama libur Lebaran 2025 mencapai 80 persen, jauh di atas rata-rata provinsi. Kondisi ini menegaskan bahwa kolaborasi aktif antara hotel, pelaku wisata, dan dukungan event budaya lokal bisa menjadi kunci pemulihan industri.
Menanggapi hal ini, Disbudpar Jatim terus membuka ruang kerja sama dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) serta biro perjalanan wisata. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memasukkan unsur budaya dalam bentuk event atraksi ke dalam paket-paket wisata.
“Event-event budaya kami hadirkan agar bisa menambah pengalaman tamu dan memperkuat daya tarik destinasi. Kami juga terbuka untuk kolaborasi dengan hotel atau biro perjalanan manapun di Jawa Timur,” jelas Kepala Dispudbar itu.
Masih terkait industri perhotelan, langkah ini diharapkan bisa menjadi stimulus positif bagi pelaku usaha hotel di berbagai daerah yang terdampak, sekaligus menjadi inspirasi model pemulihan seperti yang ditunjukkan di Malang. Disbudpar optimis, dengan pendekatan kolaboratif dan inovatif, industri perhotelan di Jawa Timur akan tetap bergerak dan mampu menghadapi tantangan ke depan secara berkelanjutan. (Ivan)
