SURABAYA, PustakaJC.co - Gubernur Provinsi Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, menjanjikan akan membentuk 8.494 koperasi desa/kelurahan Merah Putih (KDMP). Jumlah tersebut ditargetkan terbentuk paling lambat Juli 2025.
Pembentukan 8.494 KDMP disebut Khofifah bukan sekadar rencana, tapi langkah nyata membangun kekuatan ekonomi dari desa. Karenanya ia sampai memerintahkan para Bupati/Wali Kota untuk gerak cepat, jemput bola! agar melibatkan camat hingga kepala desa
"Semua pihak harus solid, dari legalitas hingga SDM pengurus koperasi,” tegas Khofifah dalam rapat koordinasi pembentukan KDMP, Senin (14/4/2025), sebegaimana release yang dikirim Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jatim, pada PustakaJC.co, Selasa, (15/4/2025).
Masih kata gubernur perempuan pertama di Jatim itu, langkah ini sesuai dengan Instruksi Presiden RI No. 9 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Di Jatim, terdapat 29 kabupaten, 9 kota, 666 kecamatan, 7.721 desa, dan 773 kelurahan yang masuk dalam skema ini.
Terkait pembentukan KDMP Pemprov Jatim telah menyiapkan tiga skema yakni; Pertama, pendirian koperasi baru berbasis potensi lokal (Gapoktan, nelayan, peternak, UMKM). Kedua, Revitalisasi koperasi lama dan terakhir transformasi koperasi wanita menjadi KDMP
“Kami minta tiap kabupaten/kota siapkan minimal dua KDMP sebagai role model. Ini etalase penggerak ekonomi rakyat,” tambah Khofifah.
Melengkapi skema Pemprov Jatim juga telah membuat Timeline gerak cepat yang diklaim telah sudah dimulai. Yakni; akhir April–Juni: Sosialisasi ke kepala desa. Kemudian Musyawarah desa & rapat pendirian, serta pengesahan akta notaris
Setiap minggu, Dinas Koperasi dan UKM Jatim akan rapat koordinasi dan monitoring progres di 38 kab/kota.
KDMP sendiri diharapkan menjadi mesin utama peningkatan ekonomi desa. hal ini sesuai dengan harapan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan KDMP mampu menciptakan lapangan kerja, kemudian meningkatkan pendapatan petani dan nelayan, lalu menekan peran tengkulak dan rantai pasok.
Selain itu juga menaikkan nilai tukar petani (NTP), memodernisasi sistem koperasi, menurunkan kemiskinan ekstrem dan inflasi, serta memperluas akses keuangan dan dukung UMKM
Program ini bukan sekadar simbolik. Pemerintah menyiapkan dukungan lintas sektor, mulai dari notaris, legalitas, pelatihan SDM hingga pengawasan. Semua demi memastikan koperasi menjadi solusi nyata, bukan sekadar wacana.
“Semoga Jawa Timur menjadi provinsi terdepan dalam menjalankan program yang langsung menyentuh kebutuhan rakyat,” pungkas Gubernur Jatim ini. (ivan)
