Kondisi ini membuat anggota DPR berada dalam dilema. Mereka lebih memilih mengikuti arus kebijakan partai daripada bersuara kritis demi rakyat.

“Anggota DPR itu selalu dihadapkan pada pilihan sulit: ikut arus atau melawan arus. Namun, kenyataannya, mereka lebih sering memilih ikut arus daripada membela kepentingan publik,” lanjutnya.

Dampaknya, rakyat semakin jauh dari partai politik. Sosiolog Universitas Indonesia (UI), Geger Riyanto, menyebut bahwa partai politik di Indonesia lebih mementingkan kekuasaan daripada ideologi yang berpihak pada rakyat.

“Partai politik sering kali berorientasi pragmatis, bukan ideologis. Mereka lebih peduli mempertahankan kekuasaan daripada membangun hubungan dengan rakyat,” jelas Geger.