YOGYAKARTA, PustakaJC.co- Presiden Prabowo disebut banyak terlibat langsung dalam politik luar negeri Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan keaktifannya di panggung politik global.
Pasca dilantik, Prabowo langsung melakukan lawatan ke beberapa negara sahabat, seperti Amerika Serikat, Tiongkok, hingga Inggris. Mantan Menteri Pertahanan RI ini juga sempat hadir dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Brasil.
Prabowo mengangkat kebijakan good neighbor policy atau kebijakan bertetangga yang baik. Kebijakan ini menekankan pada hubungan yang kuat dan bersahabat antara Indonesia dengan negara-negara tetangga.
Presiden juga menekankan bahwa Indonesia akan tetap memegang teguh prinsip politik luar negeri yang bebas dan aktif. Sang Presiden juga secara aktif terlibat dalam pertemuan penting dengan tokoh-tokoh berpengaruh dari berbagai negara.
Pada sebuah publikasi yang dilakukan oleh The Asia Pacific Foundation of Canada (APF Canada), sebuah organisasi nirlaba independen yang fokus pada hubungan Kanada dan Asia, menuliskan bahwa Prabowo akan lebih mendominasi urusan luar negeri.
Ia disebut bakal melanjutkan ciri khas kebijakan bebas aktif Indonesia, di mana sang kepala negara menekankan tidak berpihak pada salah satu negara besar dan memprioritaskan kepentingan nasional. Prabowo juga dikatakan cukup kontras dengan sang pendahulu, Joko Widodo, yang lebih fokus pada urusan dalam negeri.
Saat masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan periode 2019-2024, Prabowo sering melakukan kunjungan ke luar negeri. Negara-negara dari berbagai benua telah dijelajahinya untuk diajak menjalin kerja sama dengan Indonesia.
Dosen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Airlangga (UNAIR), Fadhila Inas Pratiwi, S.Hub.Int., M.A., menuturkan bahwa Prabowo tampak serius dalam penguatan pertahanan dan keamanan negara, serta pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif.
Masuknya isu pertahanan dalam salah satu program prioritas yang diusung oleh Prabowo menunjukkan kesungguhannya dalam memelihara aspek keamanan nasional dan internasional. Menurut Prabowo, dengan penguatan pertahanan, Indonesia akan mampu mewujudkan cita-cita bangsa dan dapat disegani oleh dunia global.
Fadhila menyebut, kebijakan luar negeri Indonesia mengarah ke arah pragmatis, di mana kerja sama yang dilancarkan harus selaras dengan kepentingan Indonesia. Namun, hal ini tetap mengutamakan stabilitas dan perdamaian internasional.
Di sisi lain, kerja sama Indonesia disebut tidak hanya sebatas dengan Amerika Serikat dan Tiongkok saja, tetapi juga dengan negara lain, utamanya ASEAN. Saat ini, ASEAN masih sebagai bertindak sebagai cornerstone atau saka guru bagi kebijakan luar negeri Indonesia.
“Menurut saya belum tentu Indonesia di bawah Prabowo akan condong dengan AS. Mengingat pola yang terjadi sejauh ini adalah pragmatisme. Hubungan dengan Tiongkok pun tetap bisa berjalan seperti biasa. Indonesia juga akan tetap menjaga kestabilan wilayah Asia Tenggara. Sudah seharusnya setiap arah kebijakan nantinya diperhitungkan dengan matang agar tidak merugikan pihak manapun,” jelas Fadhila dalam statement yang dikeluarkan oleh FISIP UNAIR.
Hal senada disampaikan oleh Pandu Prayoga, Ketua Kelompok Riset Politik Luar Negeri dan Isu-Isu Internasional BRIN. Pandu menyebut, terdapat tren perubahan diplomasi Indonesia. Menurutnya, itu terjadi karena prioritas kebijakan luar negeri dari bilateral ke multilateral semakin nampak.
Indonesia sendiri telah memutuskan untuk bergabung pada dua “poros” besar ekonomi dunia, BRICS dan OECD. Baru-baru ini, Indonesia secara resmi telah diterima menjadi mitra BRICS bersama dengan delapan negara lainnya.
Sementara itu, Indonesia di bawah komando Prabowo juga menyatakan ketertarikannya untuk segera bergabung dengan OECD. Ia juga sempat menerima kunjungan Mathias Cormann, Sekretaris Jenderal OECD di Istana Negara, Kamis (28/11/2024) lalu.
Pertemuan keduanya membahas terkait perkembangan ekonomi Indonesia dan aksesinya ke OECD. Prabowo menjelaskan bahwa tidak masalah jika Indonesia mengikuti organisasi ekonomi dunia mana saja.
Baginya, Indonesia ingin mengambil peluang yang ada untuk ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Bergabungnya Indonesia ke dalam BRICS dan OECD merupakan implementasi nyata dari politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. (int)
