Fadhila menyebut, kebijakan luar negeri Indonesia mengarah ke arah pragmatis, di mana kerja sama yang dilancarkan harus selaras dengan kepentingan Indonesia. Namun, hal ini tetap mengutamakan stabilitas dan perdamaian internasional.

Di sisi lain, kerja sama Indonesia disebut tidak hanya sebatas dengan Amerika Serikat dan Tiongkok saja, tetapi juga dengan negara lain, utamanya ASEAN. Saat ini, ASEAN masih sebagai bertindak sebagai cornerstone atau saka guru bagi kebijakan luar negeri Indonesia.

“Menurut saya belum tentu Indonesia di bawah Prabowo akan condong dengan AS. Mengingat pola yang terjadi sejauh ini adalah pragmatisme. Hubungan dengan Tiongkok pun tetap bisa berjalan seperti biasa. Indonesia juga akan tetap menjaga kestabilan wilayah Asia Tenggara. Sudah seharusnya setiap arah kebijakan nantinya diperhitungkan dengan matang agar tidak merugikan pihak manapun,” jelas Fadhila dalam statement yang dikeluarkan oleh FISIP UNAIR.

Hal senada disampaikan oleh Pandu Prayoga, Ketua Kelompok Riset Politik Luar Negeri dan Isu-Isu Internasional BRIN. Pandu menyebut, terdapat tren perubahan diplomasi Indonesia. Menurutnya, itu terjadi karena prioritas kebijakan luar negeri dari bilateral ke multilateral semakin nampak.