“Kalau misalkan ada demo, dengan kantor yang sekecil kantor lama maka sangat bahaya. Inilah yang dari Pemprov Jatim bisa kita bantu untuk mendukung kinerja lembaga yang belum memiliki kantor,” kata Adhy.
“Saat ini sedang dilakukan tahap pemeliharaan sekaligus melihat apa masih ada yang belum selesai atau kurang. Kita juga melihat apa saja nanti kebutuhan dari kantor baru yang diperlukan,” tambahnya.
Di akhir, Pj. Gubernur Adhy mengapresiasi pelaksanaan Pemilu di Jatim yang berjalan dengan kondusif, aman, dan terkendali. Hal itu, lanjut dia, merujuk pada laporan atau aduan kepada Bawaslu Jatim yang sejauh ini baru terdapat satu laporan.
“Tidak ada permasalahan besar, ada masalah kecil tapi masih dalam batas wajar. Sebab hingga saat ini, tidak ada aduan ke Bawaslu kaitan Pemilu di Jatim. Hanya ada satu dan itu dari DPD yang ada perbedaan antara C1 dan SiRekap,” sebutnya.
“Sampai saat ini Bawaslu belum ada penetapan untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU). Pada intinya, kami Pemprov Jatim siap mengkoordinasikan kepada semua pihak penyelenggara Pemilu untuk menjalankan tugas sebaik-baiknya,” pungkasnya. (pstk01)
