“Padahal kalau disewakan ini bisa meningkatkan PAD. Saya kira ini harus segera dioptimalkan, kita tetap mengapresiasi meski pendapatannya beberapa persen mengalami tunggakan,” katanya.

Ma’mullah, juga mendesak agar Pemprov Jatim segera menuntaskan sertifikasi aset jalan provinsi yang ada di kabupaten Lamongan. Langkah itu penting dilakukan, agar nantinya tidak ada sengketa asset di kemudian hari. “Di beberapa ruas jalan yang masih belum sertifiksi memang terkendala beberapa hal karena pemerintah desa kadang tidak memberikan solusi untuk sertifikasi tersebut,” tandasnya.

Sementara itu, anggota komisi C DPRD Jatim Akik Zaman mengatakan, sertifikasi aset Pemprov Jatim sangat mendesak untuk diselesaikan. Pasalnya, selama ini, lambatnya sertifikasi aset menjadi sorotan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dari tahun ke tahun.