“Terdapat kemungkinan terjadi el nino setelah 3 kali la nina (2020 - 2022) sehingga diperkirakan terjadi potensi peningkatan karhutla seperti tahun 2019. Tentunya hal ini harus menjadi perhatian kita bersama,” katanya.
Kemudian, pada pertengahan tahun ini, Indonesia memperoleh mandat untuk memimpin KTT ASEAN. Dimana hal ini bersamaan dengan puncak musim kemarau dan Indonesia. Ditambah tahun 2023 ini merupakan tahun politik, sehingga perlu peningkatan kewaspadaan terhadap hal-hal yang dapat mengganggu stabilitas kamtibmas, termasuk peningkatan karhutla di daerah.
“Sesuai arahan Menkopolhukam maka mohon untuk ditingkatkan patroli rutin penanggulangan karhutla baik oleh brigade penanggulangan karhutla yang ada di UPT KLHK, maupun Dinas Kehutanan Provinsi, TNI/Polri, maupun pemegang izin pemanfaatan kawasan/lahan,” katanya.
Adhy juga meminta kepada para petugas di lapangan untuk memonitor dengan baik keadaan di lapangan. Karena pencegahan karhutla bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat, provinsi atau kabupaten kota tetapi juga tanggung jawab stakeholders yang terlibat dalam penanganan hutan.
“Tentunya kita juga akan melinatkan masyarakat maupun komunitas para pecinta alam dalam melakukan sosialisasi dan pemantauan. Karena sekali lagi, dampak kebakaran hutan ini luas sekali, tidak hanya ekonomi tapi juga lingkungan,” pungkasnya. (pstk01)
