“Kemudian bagaimana pasca bencana kebakaran hutan ini perlu menjadi perhatian kita bersama. Di Jatim seluruh komponen, seluruh komunitas terus berupaya melakukan pencegahan. Tentu terima kasih untuk teman-teman baik rimbawan maupun tokoh masyarakat yang peduli dengan kelestarian hutan di Jatim,” katanya.
Penanggulangan kebakaran hutan ini, kata Adhy, juga menjadi perhatian serius Presiden RI Joko Widodo. Hal ini tertuang dalam Instruksi Presiden RI Nomor 3 tahun 2020 tentang penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.
“Presiden telah menginstruksikan kepada menteri dan pejabat setingkat menteri, gubernur dan bupati/walikota diantaranya untuk melakukan upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di seluruh wilayah Republik Indonesia. Baik pencegahan, pemadaman maupun penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan. Kemudian mengefektifkan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana kebakaran hutan dan lahan,” tegasnya.
Di Jatim sendiri, lanjutnya, dalam jangka waktu 4 tahun ini, kebakaran hutan yang terjadi di Jatum menunjukkan tren menurun. Dimana tahun 2019 seluas 7.550,09 ha (0,55 %), tahun 2020 seluas 940,14 ha (0,07 %), tahun 2021 seluas 466,95 ha (0,034 %) dan tahun 2022 seluas 390,50 ha (0,028 %) dari luas kawasan hutan di jawa timur.
Lebih lanjut Adhy menyampaikan arahan yang disampaikan Menkopolhukam dalam Rakorsus pengendalian kebakaran hutan dan lahan pada 20 januari 2023 lalu. Dimana berdasarkan informasi dari BMKG diperkirakan bahwa tahun 2023 akan lebih kering dibandingkan lahun 2022.
