SURABAYA, PustakaJc.co - Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, secara terbuka mengungkap tantangan besar yang dihadapi Pemerintah Kota dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur serta layanan publik yang mendesak.
Salah satu proyek infrastruktur besar yang menjadi fokus adalah pembangunan Jalan Lingkar Luar Timur (JLLT) atau Outer East Ring Road (OERR). “Untuk OERR, kita membutuhkan sekitar Rp6 triliun, sementara Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB) memerlukan Rp1,6 triliun,” ungkap Wali Kota Eri, dilansir dari laman kominfojatim, minggu (13/4/2025).
Tak hanya itu, kebutuhan lain yang tak kalah penting adalah penanganan banjir di wilayah perkampungan. Pemasangan saluran u-ditch di seluruh area diperkirakan akan menelan anggaran hingga Rp3 triliun. Program renovasi rumah tidak layak huni (Rutilahu) atau "Dandan Omah" juga memerlukan dana sebesar Rp245 miliar.
"Jika semuanya ingin dikerjakan sekaligus, Surabaya membutuhkan lebih dari Rp7 triliun," jelasnya.
Melihat besarnya kebutuhan dana, Wali Kota Eri menekankan pentingnya transparansi kepada masyarakat mengenai kelanjutan proyek OERR. Ia bahkan mengusulkan opsi pendanaan melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), sebagaimana yang dianjurkan oleh Presiden RI.
“Kalau ingin pembangunan besar bisa tetap jalan, kita bisa pakai KPBU, supaya pembayarannya bertahap sesuai kemampuan anggaran,” katanya.
Menurutnya, tanpa dukungan infrastruktur seperti OERR dan JLLB, laju ekonomi Surabaya dapat terganggu. Ia juga menegaskan bahwa APBD sebesar Rp12,3 triliun yang dimiliki Surabaya saat ini, sebenarnya belum mencukupi jika melihat banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi.
Wali Kota Eri juga memaparkan alokasi APBD yang sebagian besar terserap untuk belanja wajib. Misalnya, anggaran untuk gaji pegawai, termasuk PPPK, sebesar Rp3,6 triliun. Setelah itu, tersisa Rp8,7 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp2,46 triliun wajib dialokasikan untuk pendidikan (20% dari APBD), sementara sektor kesehatan, termasuk program Universal Health Coverage (UHC), menyerap sekitar Rp2,4 triliun.
"Dari semua itu, saya hanya punya sekitar Rp2 triliun per tahun untuk kebutuhan pembangunan lainnya," ujar Eri.
Dengan keterbatasan itu, ia menegaskan perlunya perencanaan dan prioritas yang matang dalam penggunaan anggaran
Ia pun menyebut bahwa total kebutuhan pembangunan Surabaya bisa mencapai Rp20 triliun. “Kalau dana yang tersedia hanya Rp2 triliun per tahun, berarti butuh 10 tahun untuk menyelesaikan semua kebutuhan tersebut,” jelasnya.
Wali Kota Eri mengajak DPRD dan masyarakat Surabaya untuk ikut dalam pembahasan terbuka mengenai prioritas pembangunan dan skema pendanaan yang paling realistis. Ia menutup dengan harapan agar keterbukaan informasi soal kondisi keuangan daerah ini bisa meningkatkan pemahaman warga dan mendorong diskusi yang transparan, termasuk dengan DPRD.
“Saya ingin semua tahu dan menyaksikan langsung pembahasannya, agar anggaran ini benar-benar digunakan secara terbuka dan berdasarkan kesepakatan bersama,” tutupnya. (nov)
