Melihat besarnya kebutuhan dana, Wali Kota Eri menekankan pentingnya transparansi kepada masyarakat mengenai kelanjutan proyek OERR. Ia bahkan mengusulkan opsi pendanaan melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), sebagaimana yang dianjurkan oleh Presiden RI.

 “Kalau ingin pembangunan besar bisa tetap jalan, kita bisa pakai KPBU, supaya pembayarannya bertahap sesuai kemampuan anggaran,” katanya.

Menurutnya, tanpa dukungan infrastruktur seperti OERR dan JLLB, laju ekonomi Surabaya dapat terganggu. Ia juga menegaskan bahwa APBD sebesar Rp12,3 triliun yang dimiliki Surabaya saat ini, sebenarnya belum mencukupi jika melihat banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi.

Wali Kota Eri juga memaparkan alokasi APBD yang sebagian besar terserap untuk belanja wajib. Misalnya, anggaran untuk gaji pegawai, termasuk PPPK, sebesar Rp3,6 triliun. Setelah itu, tersisa Rp8,7 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp2,46 triliun wajib dialokasikan untuk pendidikan (20% dari APBD), sementara sektor kesehatan, termasuk program Universal Health Coverage (UHC), menyerap sekitar Rp2,4 triliun.