JAKARTA, PustakaJC.co - Presiden Prabowo Subianto meminta agar regulasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dibuat lebih fleksibel dan realistis. Hal ini disampaikan langsung saat berbicara dalam Sarasehan Ekonomi di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025).
"TKDN itu niatnya bagus, soal nasionalisme. Tapi kalau dipaksakan, industri kita bisa kalah kompetitif. Saya sangat setuju TKDN dibuat fleksibel, bahkan bisa diganti dengan insentif,” ujar Presiden Prabowo. Dikutip dari setkab.go.id Rabu, (9/4/2025).
Ia menegaskan, regulasi yang terlalu kaku justru menjadi beban bagi pelaku usaha dalam negeri. Menurutnya, TKDN tidak cukup hanya diatur lewat kebijakan semata, tapi juga harus dilihat dari kesiapan infrastruktur, pendidikan, hingga penguasaan teknologi.
“Tolong diubah itu. TKDN dibikin yang realistis. Masalah kemampuan dalam negeri itu soal pendidikan, iptek, dan sains. Bukan sekadar regulasi naik terus,” ucap Presiden RI itu
Arahan tersebut ditujukan kepada para menteri dan jajaran pemerintahan agar mengevaluasi ulang kebijakan yang dinilai dapat menghambat daya saing industri nasional di pasar global.
Kebijakan ini sejalan dengan arah pembangunan ekonomi yang mendorong efisiensi, iklim usaha yang sehat, serta penciptaan lapangan kerja melalui investasi dan kemudahan berusaha.
Instruksi ini menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara semangat nasionalisme dan kebutuhan dunia usaha. Regulasi yang adaptif diharapkan mampu memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global tanpa mengorbankan pertumbuhan industri dalam negeri. (Ivan)
