SURABAYA, PustakaJC.co - Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menegaskan bahwa pelaksanaan program kerakyatan ke depan akan menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam aspek pengelolaan fiskal. Oleh karena itu, Pemkot Surabaya telah menyusun daftar program prioritas yang akan dijalankan pada periode 2025-2030.
Dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Surabaya, Senin (3/3/2025), Wali Kota Eri mengungkapkan bahwa salah satu tantangan utama pembangunan infrastruktur adalah pengendalian banjir. “Hingga kini, terdapat 3.764 usulan terkait penanganan banjir, di mana 90 persen berasal dari skala kampung. Total anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp9,6 triliun,” jelasnya.
Selain itu, pembangunan infrastruktur jalan juga menjadi prioritas. Pemkot Surabaya akan melanjutkan proyek strategis seperti Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB), Jalan Lingkar Luar Timur (JLLT), underpass Taman Pelangi, serta peningkatan kualitas jalan di 64 ruas skala kota dan hampir 3.000 ruas skala kampung. “Pelebaran Jalan Wiyung juga masuk dalam prioritas dengan total kebutuhan anggaran sebesar Rp10,6 triliun,” tambahnya.
Di sektor penerangan jalan, Pemkot berencana memasang 5.740 titik PJU di hampir 30.000 lokasi dengan anggaran Rp280 miliar. Sementara itu, program perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu) mencatat antrean 8.176 unit, yang memerlukan alokasi dana sebesar Rp286 miliar.
Untuk meningkatkan kualitas layanan publik, Pemkot Surabaya juga akan merevitalisasi 171 balai RW dengan anggaran Rp34 miliar. Di sektor pendidikan, anggaran sebesar Rp2,5 triliun atau 20 persen dari APBD tetap menjadi prioritas. Rencana pembangunan 10 SMP dan 4 SD baru juga telah disusun dengan kebutuhan anggaran Rp128 miliar.
Sementara itu, di sektor kesehatan, Pemkot mengalokasikan Rp2,7 triliun untuk penguatan layanan Puskesmas dan rumah sakit. Selain itu, program beasiswa sarjana bagi lebih dari 3.600 mahasiswa dari keluarga miskin dan pra-miskin mendapatkan alokasi dana sebesar Rp55 miliar.
Pemkot juga menargetkan penuntasan kemiskinan bagi lebih dari 360 ribu warga dengan anggaran Rp1,55 triliun. “Untuk mendukung pelayanan masyarakat, insentif bagi tenaga kontrak, pengurus RT/RW, tenaga keagamaan, dan elemen publik lainnya telah dialokasikan sebesar Rp1,4 triliun per tahun,” jelas Wali Kota Eri.
Dalam menghadapi keterbatasan anggaran, ia menegaskan bahwa skala prioritas harus diterapkan dalam setiap program pembangunan. “Program pendidikan dan kesehatan harus berjalan beriringan dengan infrastruktur yang mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Untuk mempercepat pembangunan, Wali Kota Eri menyoroti pentingnya mencari pembiayaan alternatif. Ia juga menekankan bahwa paradigma pembangunan kota kini telah berubah, dari yang sebelumnya bersifat governing for citizen menjadi governing with citizen, di mana masyarakat turut serta dalam proses pembangunan.
Ketua DPRD Surabaya, Adi Sutarwijono, mengapresiasi semangat gotong royong yang terus diusung Pemkot dalam membangun kota. “Saya menangkap pesan positif dari Pak Wali Kota bahwa pemerintahan periode kedua ini harus tetap mengedepankan semangat kebersamaan,” ujarnya.
Namun, ia juga menyoroti tantangan keterbatasan anggaran. Dengan APBD Surabaya 2025 sebesar Rp12,3 triliun, jumlah tersebut belum mencukupi untuk mendanai seluruh program prioritas. “Dari total APBD, belanja daerah sudah mencapai Rp9 triliun, sementara sektor pendidikan membutuhkan Rp2,5 triliun. Kami akan berdiskusi lebih lanjut dengan Wali Kota untuk menentukan prioritas pembangunan,” pungkasnya. (nov)
