Sementara itu, di sektor kesehatan, Pemkot mengalokasikan Rp2,7 triliun untuk penguatan layanan Puskesmas dan rumah sakit. Selain itu, program beasiswa sarjana bagi lebih dari 3.600 mahasiswa dari keluarga miskin dan pra-miskin mendapatkan alokasi dana sebesar Rp55 miliar.

Pemkot juga menargetkan penuntasan kemiskinan bagi lebih dari 360 ribu warga dengan anggaran Rp1,55 triliun. “Untuk mendukung pelayanan masyarakat, insentif bagi tenaga kontrak, pengurus RT/RW, tenaga keagamaan, dan elemen publik lainnya telah dialokasikan sebesar Rp1,4 triliun per tahun,” jelas Wali Kota Eri.

Dalam menghadapi keterbatasan anggaran, ia menegaskan bahwa skala prioritas harus diterapkan dalam setiap program pembangunan. “Program pendidikan dan kesehatan harus berjalan beriringan dengan infrastruktur yang mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Untuk mempercepat pembangunan, Wali Kota Eri menyoroti pentingnya mencari pembiayaan alternatif. Ia juga menekankan bahwa paradigma pembangunan kota kini telah berubah, dari yang sebelumnya bersifat governing for citizen menjadi governing with citizen, di mana masyarakat turut serta dalam proses pembangunan.

Ketua DPRD Surabaya, Adi Sutarwijono, mengapresiasi semangat gotong royong yang terus diusung Pemkot dalam membangun kota. “Saya menangkap pesan positif dari Pak Wali Kota bahwa pemerintahan periode kedua ini harus tetap mengedepankan semangat kebersamaan,” ujarnya.

Namun, ia juga menyoroti tantangan keterbatasan anggaran. Dengan APBD Surabaya 2025 sebesar Rp12,3 triliun, jumlah tersebut belum mencukupi untuk mendanai seluruh program prioritas. “Dari total APBD, belanja daerah sudah mencapai Rp9 triliun, sementara sektor pendidikan membutuhkan Rp2,5 triliun. Kami akan berdiskusi lebih lanjut dengan Wali Kota untuk menentukan prioritas pembangunan,” pungkasnya. (nov)