SURABAYA, PustakaJC.co - Pelantikan kepala daerah yang akan dilaksanakan pada 20 Februari 2025 mendatang membawa perubahan signifikan dalam tradisi pemerintahan Indonesia. Jika sebelumnya pelantikan kepala daerah dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri di provinsi masing-masing, kali ini prosesi pelantikan akan dilakukan langsung oleh Presiden. Surokim Abdussalam, Wakil Rektor III sekaligus dosen komunikasi politik Universitas Trunojoyo Madura (UTM), menilai perubahan ini memiliki makna simbolik yang mendalam serta mencerminkan komitmen terhadap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Surokim menjelaskan bahwa langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah pusat ingin memastikan koordinasi yang kuat antara berbagai tingkat pemerintahan dalam wawancara eksklusif dengan PustakaJC.co, Rabu (05/02/25) lalu.
"Pelantikan oleh Presiden secara langsung menegaskan pentingnya keselarasan antara pusat dan daerah dalam percepatan pembangunan dan kebijakan publik," kata pakar komunikasi politik itu
Perubahan ini juga menjadi bagian dari strategi untuk membangun komunikasi yang lebih intens antara kepala daerah yang baru dengan pemerintah pusat. Dengan adanya pelantikan serentak, kepala daerah diharapkan memiliki referensi yang sama dalam menghadapi tantangan kompleks yang akan datang. Kondisi politik dan ekonomi yang sedang tidak stabil menuntut kepala daerah untuk lebih adaptif dan inovatif dalam menjalankan pemerintahan.
Jawa Timur, sebagai salah satu provinsi dengan pengaruh besar dalam politik nasional, dipandang memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas politik. "Apa yang terjadi di Jawa Timur akan menjadi tolok ukur nasional. Oleh karena itu, menjaga kondusivitas politik dan keamanan di daerah ini adalah prioritas utama," tambah Surokim
Selain itu, pelantikan ini juga berhubungan erat dengan kebijakan strategis pemerintah pusat, termasuk program prioritas nasional seperti makan bergizi gratis yang diusung oleh pemerintahan Prabowo-Gibran. Program ini menuntut koordinasi erat antara pusat dan daerah agar dapat diimplementasikan dengan baik, mengingat besarnya dampak yang ditimbulkan terhadap anggaran dan kebijakan daerah.
Dalam menghadapi tantangan politik dan pemerintahan ke depan, kepala daerah yang terpilih dituntut untuk memiliki kepemimpinan yang sigap dan progresif.
"Mereka harus menjadi inovator, mampu membaca perubahan zaman, serta melaksanakan kebijakan yang berdampak besar bagi masyarakat. Kepala daerah saat ini bukan hanya pekerja keras, tetapi juga harus kreatif dan inovatif," Ujarnya
Surokim berharap pelantikan ini menjadi momentum penting bagi kepala daerah yang baru untuk menunjukkan komitmen dalam menjalankan janji kampanye mereka serta menciptakan kebijakan yang efektif dan berkelanjutan. Dengan tantangan yang semakin kompleks, diharapkan kepala daerah dapat bekerja dengan penuh dedikasi untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih baik bagi masyarakat. (nov)
