Lebih lanjut, Satib menekankan pentingnya strategi dalam menghindari antrean dan polemik di masyarakat. Menurutnya, Pertamina perlu meninjau kembali lokasi pangkalan agar lebih tepat sasaran. Misalnya, di wilayah perumahan atau kawasan dengan warga mampu, pangkalan LPG 3 kg sebaiknya tidak diadakan.
“Pertamina harus segera mendata dan jika ada daerah yang belum memiliki pangkalan, maka harus segera disediakan. Idealnya, setiap RW memiliki satu pangkalan, kecuali di wilayah perumahan,” tambahnya.
Sebagai anggota DPRD Jatim selama dua periode, Satib menegaskan bahwa persoalan ini tidak boleh berlarut-larut, terutama menjelang bulan Ramadan dan Lebaran 2025.
“Kami memastikan bahwa di Jawa Timur tidak terjadi kelangkaan LPG, hanya perubahan pola distribusi. Pertamina harus segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, agar permasalahan ini tidak menimbulkan polemik di masyarakat,” tutupnya. (nov)
