SURABAYA, PustakaJC.co - Penjabat (Pj.) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, segera melakukan inspeksi terkait bencana tanah bergerak yang terjadi di Desa Cowek, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan.
Fenomena pergerakan tanah ini mulai dirasakan oleh warga pada Selasa (28/1/2025) dan berlanjut hingga Kamis (30/1/2025) pagi. Akibatnya, banyak rumah mengalami kerusakan, dengan 47 kepala keluarga yang terdiri dari 176 orang terpaksa diungsikan.
Sesampainya di lokasi, Pj. Gubernur Adhy didampingi Pj. Bupati Pasuruan, Nurkholis, dan sejumlah Kepala Perangkat Daerah Pemprov Jatim, langsung meninjau salah satu rumah yang terdampak. Rumah tersebut mengalami kerusakan parah pada lantai, tembok, dan atapnya. Total ada 47 rumah yang terdampak, dengan 16 di antaranya mengalami kerusakan berat.
Adhy kemudian mengunjungi pos pengungsian di SD Negeri 2 Cowek untuk memberikan dukungan moral kepada para pengungsi. Selain itu, ia menyalurkan bantuan berupa sembako dan perlengkapan rumah tangga seperti minyak telon, popok, botol susu, dan pasta gigi.
"Saya datang untuk memastikan kondisi di sini. Sambil menunggu hasil analisis dari para ahli terkait fenomena tanah bergerak ini, saya minta agar kebutuhan dasar para pengungsi dipenuhi. Kami juga mengimbau warga untuk tetap waspada dan sabar menghadapi bencana susulan," ujar Adhy.
Terkait dengan bencana tersebut, Pj. Gubernur Adhy menjelaskan bahwa pergerakan tanah masih terus dipantau. Untuk sementara, masyarakat harus menyadari potensi risiko yang dapat ditimbulkan oleh tanah bergerak ini.
"Saat ini, kami sedang memantau pola pergerakan tanah. Kami juga meminta Dinas PU Cipta Karya Jatim untuk bekerja sama dengan ahli geologi dari ITS guna menganalisis fenomena ini lebih lanjut. Kami akan menunggu rekomendasi apakah pergerakan tanah ini bersifat permanen atau tidak, serta apakah lokasi ini masih layak dihuni atau harus ditinggalkan," jelasnya.
Jika nantinya lokasi tersebut dinilai tidak aman, solusi yang diusulkan adalah relokasi warga ke lahan yang lebih aman, dengan pembangunan rumah baru sesuai kebutuhan dan peraturan yang berlaku serta kemampuan provinsi dan kabupaten/kota. (nov)
