SURABAYA, PustakaJC.co - Presiden Prabowo Subianto mengarahkan jajaran Kabinet Merah Putih untuk melakukan penghematan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar Rp 306,69 triliun. Penghematan tersebut dilakukan dengan meninjau ulang anggaran belanja di setiap kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp 256,1 triliun, serta dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 50,59 triliun.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menegaskan pentingnya efisiensi dalam pengeluaran anggaran, baik di tingkat K/L maupun daerah, untuk mendukung prioritas nasional. Salah satu program prioritas yang menjadi fokus adalah penyelenggaraan Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Prioritas perhatian program kerja dan anggaran K/L untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, menghasilkan dan menghemat devisa, serta mendukung terlaksananya Makan Siang Bergizi," katanya dalam unggahan di Instagram resmi @smindrawati, dikutip sabtu (25/1/2025).
Sri Mulyani menekankan pentingnya pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai upaya untuk menciptakan generasi anak-anak Indonesia yang sehat dan cerdas. Selain itu, program lain yang juga menjadi prioritas adalah swasembada pangan dan energi, yang terus didorong untuk mendukung kemandirian nasional.
Sri Mulyani sebelumnya menyatakan bahwa pihaknya sedang mengidentifikasi anggaran dalam APBN untuk menyediakan dana tambahan bagi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Badan Gizi Nasional (BGN) telah menghitung bahwa diperlukan tambahan anggaran sekitar Rp 100 triliun untuk mencapai target mencakup seluruh anak di Indonesia.
"Ya itu dalam keseluruhan postur APBN akan dipertimbangkan seluruh yang prioritas-prioritas yang pak presiden tetapkan dan akan dicapai dan bagian mana yang untuk akomodasi kebutuhan tambahan itu kita sedang identifikasi dan supaya bisa sesuai dengan prioritas beliau dan kurangi inefisiensi. Keseluruhan postur (APBN) akan kita lihat ya," kata Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu lalu
Pada hari yang sama, Prabowo Subianto menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 mengenai Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.
Dalam instruksi tersebut, para menteri di Kabinet Merah Putih diminta untuk mengidentifikasi rencana efisiensi anggaran dan mengajukannya kepada mitra Komisi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk mendapatkan persetujuan. Setelah persetujuan diberikan, mereka harus melaporkannya kepada Sri Mulyani selambat-lambatnya pada 14 Februari 2025.
Rencana efisiensi anggaran tersebut setidaknya harus mencakup enam pos belanja operasional dan non-operasional, yaitu belanja operasional perkantoran, pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin, dengan pengecualian pada belanja pegawai dan bantuan sosial (bansos). (nov)
