Sebelumnya, Presiden Prabowo menilai e-Katalog Versi 6.0 merupakan tonggak penting dalam langkah transformasi digital di sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dengan berbagai fitur baru yang mendukung efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas, e-Katalog V6 diharapkan akan membawa perubahan besar dalam tata kelola pengadaan di Indonesia.
E-Katalog V6 ini dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), sejak satu tahun terakhir ini. Aplikasi ini merupakan inovasi besar dalam sistem pengadaan barang dan jasa. Sistem ini dirancang dengan mengutamakan kemudahan bagi berbagai pihak yang terlibat dalam proses pengadaan, terutama para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK).
Salah satu fitur utama adalah integrasi dengan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yang dikelola oleh Kementerian Keuangan serta Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri. Integrasi ini memberikan kemudahan dalam proses pembayaran dan mempercepat transaksi yang lebih efisien, sehingga memperlancar arus keuangan bagi UMKK.
Hal tersebut sejalan dengan upaya pemerintah untuk memberdayakan ekonomi kerakyatan dan memperkuat industri dalam negeri. Selain itu, fitur e-audit dan monitoring real-time memastikan seluruh proses pengadaan dapat dipantau secara langsung, mengurangi potensi kesalahan dan penyalahgunaan anggaran.
