Hendi menyampaikan, eKatalog V6 siap diakselerasi implementasinya untuk mendukung efisiensi, transparansi, dan budaya digital baru. Hal ini sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Dirinya menegaskan, eKatalog V6 akan diwajibkan untuk seluruh transaksi ePurchasing yang dilakukan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah (K/L/Pemda). Produk-produk yang tersedia di platform akan dilengkapi dengan mekanisme pembayaran terintegrasi guna memastikan kelancaran proses pengadaan.

Ia menekankan, dalam masa transisi awal tahun 2025, eKatalog V5 akan tetap dioperasikan secara terbatas. Langkah ini bertujuan untuk menyelesaikan proses kurasi produk-produk tertentu yang dikelola oleh Pengelola Katalog Sektoral.

Pengelola Katalog Sektoral dimaksud di antaranya Kementerian Kesehatan, Kemdikdasmen, Kemenhub, PUPR, KKP, dan KLHK. LKPP akan mengakomodir permintaan resmi dari berbagai sektor, guna menjaga keberlangsungan layanan publik strategis di awal tahun.