SURABAYA, PustakaJC.co – Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, menerima kunjungan kerja (kunker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Tim Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur serta Pemerintah Daerah (Pemda) se-Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi, Kamis (28/11). Pertemuan ini membahas isu strategis terkait perekonomian dan fiskal Jawa Timur tahun 2024.
Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan Kementerian Keuangan RI dan Bank Indonesia, baik pusat maupun wilayah Jawa Timur. Dalam sambutannya, Pj. Gubernur Adhy menyatakan bahwa RDP menjadi kesempatan penting bagi pemimpin daerah untuk menyampaikan kebutuhan dan aspirasi terkait kebijakan dana transfer pusat.
“Kunjungan kerja ini menjadi peluang besar bagi Bupati dan Wali Kota untuk menyampaikan masukan terkait pelaksanaan dana transfer pusat ke daerah. Kami ingin memastikan alokasi dana yang lebih merata dan sesuai kebutuhan daerah,” kata Adhy.
Adhy menyatakan bahwa meskipun ada peningkatan dana transfer pada 2024, tetap ada beberapa tantangan yang perlu dihadapi dalam implementasinya, seperti kurangnya fleksibilitas dalam pengeluaran yang bersifat wajib (mandatory spending) dan pembagian alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).
“Untuk daerah penghasil cukai, alokasinya cukup memadai. Namun, bagi daerah bukan penghasil, alokasinya dirasa kurang mencukupi. Kami berharap Kementerian Keuangan dapat mengevaluasi agar distribusi dana lebih proporsional,” jelas Adhy.
Adhy menekankan pentingnya langkah untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antarwilayah di Jawa Timur dan meminta dukungan pemerintah pusat. Terkait rencana kenaikan PPN menjadi 12% pada Januari 2025, ia memastikan Pemprov Jatim akan mematuhi keputusan tersebut.
“Kami mendukung kebijakan pusat yang sudah melalui kajian matang demi kesejahteraan masyarakat. Kondisi ekonomi Jawa Timur cukup stabil dan siap menghadapi perubahan ini,” katanya.
Adhy melaporkan bahwa hingga triwulan III 2024, ekonomi Jawa Timur tumbuh 4,91 persen dan menyumbang 14,52 persen terhadap perekonomian nasional. Meskipun ada perlambatan, ia optimistis ekonomi Jawa Timur tetap stabil.
Pada tahun 2025, Pemprov Jatim akan fokus pada pemberdayaan UMKM, pengembangan sektor pertanian dan pariwisata, percepatan investasi, serta peningkatan infrastruktur.
“Dengan strategi ini, kami optimis Jawa Timur dapat terus menjadi gerbang utama pembangunan nasional,” Ujarnya
Ketua Tim Banggar DPR-RI, Wihadi Wiyanto, memberikan penghargaan atas kontribusi dan masukan dari Pemprov Jatim dan Pemda se-Jatim. Ia juga menegaskan bahwa kebijakan terkait PPN akan disesuaikan dengan keputusan Presiden.
“Kami masih menunggu arahan Presiden terkait rencana kenaikan PPN. Banggar DPR-RI berkomitmen untuk memperhatikan masukan dari daerah demi kemajuan bersama,” ujar Wihadi.
Dengan semangat kerjasama dan saling mendukung, pertemuan ini diharapkan dapat memberikan solusi konkret untuk pemerataan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Jawa Timur. (nov)
