Sejauh ini, kata Adhy, Industri halal di Jatim menunjukkan pertumbuhan yang sangat baik. Apalagi, adanya relaksasi pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal untuk produk makanan, minuman, hasil penyembelihan dan jasa penyembelihan berdasarkan PP 39 Tahun 2021 yang semula 17 Oktober 2024 menjadi 17 Oktober 2026.
"Kita akan mempercepat dengan cara berkolaborasi dengan lembaga -lembaga melakukan coverage DNA percepatan karena kita masih punya waktu 2 tahun untuk itu," ujarnya.
Berdasarkan data BPJPH, tercatat selama 3 tahun terakhir hingga 20 September 2024 tercatat sebanyak 364.094 sertifikat halal telah terbit dari 263.706 pelaku usaha di jatim menjadikan Jatim masuk dalam 3 besar nasional. "Saat ini 3 besar, maka kami ingin pastikan Jatim harus menjadi nomor satu," tegasnya.
