"Identifikasi masalah, analisis dan evaluasi secara independen, obyektif dan professional oleh auditor BPK berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggungjawab keuangan daerah," urainya.
Sementara itu, Anggota V BPK RI Ahmadi Noor Supit menambahkan, pada Maret 2024, BPK melaksanakan pemeriksaan LKPD tahun 2023. Hasilnya, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian untuk laporan keuangan Provinsi Jatim.
"Pemeriksaan LKPD tidak sekadar menghasilkan opini, tetapi mengidentifikasi tata kelola keuangan daerah untuk perbaikan sistem tata kelola organisasi serta mengatasi permasalahan yang teridentifikasi dan meningkatkan kualitas laporan keuangan yang akan datang," ungkapnya.
Meski Laporan keuangan Jatim tahun 2023 baik, Ahmadi Noor Supit mengatakan BPK menyampaikan beberapa rekomendasi yang membutuhkan perhatian lebih sesuai kepatuhan UUD.
Halaman :
