Adhy mengatakan, LKPD menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, realisasi anggaran dan arus kas dari suatu entitas. Untuk itu, laporan ini bisa dianalisis dan dievaluasi untuk melaksanakan perencanaan berikutnya.

"Sehingga mana yang belum selesai maka harus diperbaiki, termasuk jika ada temuan-temuan. Laporan ini ke depannya sangat berperan untuk membentuk instrumen kebijakan yang bertujuan menyejahterahkan masyarakat,” katanya.

Menurutnya, pelaksanaan good governance penting untuk dipahami bersama. Tahun lalu Pemprov Jatim telah mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini WTP ini juga diraih untuk seluruh kabupaten/kota di Jatim. Adhy menegaskan bahwa prestasi ini harus dipertahankan.