Untuk itu, Khofifah juga terus mendorong percepatan pelaksanaan sertifikasi halal. Baik oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) maupun Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta lembaga lainnya.
"Jika proses sertifikasi halal dioptimalkan, maka produk-produk halal dari Jatim akan bisa memberikan support lebih signifikan bagi pemenuhan kebutuhan unggas tidak hanya pada saat musim haji tapi juga Umrah saat Ramadan. Serta perluasan pasar ke negara Organisasi Konperensi Islam. Tentunya ini dilakukan dengan sinergitas di antara seluruh pelaku usaha dan industri," imbuh Khofifah.
Sertifikasi halal, sambung Khofifah, adalah salah satu upaya untuk membawa Jatim menjadi pusat industri halal di Indonesia. Ia bahkan optimistis Jatim akan menjadi pusat _Halal Value Chain_ (HVC) pada masa mendatang.
Gubernur Khofifah juga menjelaskan, Pemprov Jatim berupaya mendorong pembentukan pusat-pusat halal (Halal Center) yang berfungsi sebagai lembaga pendampingan halal bagi industri khususnya IKM dan lembaga yang menghasilkan rekomendasi teknologi dalam pengembangan industri halal.
"Kami terus mendorong peningkatan jumlah SDM Halal, antara lain auditor halal, Penyelia Halal, Pendamping PPH. Juga, optimasi Sistem Informasi Produk Halal (SIPAHALA) yang mengintegrasikan data produk halal, bahan baku halal, sumber daya pendukung sertifikasi halal,dan layanan pendampingan dan sertifikasi halal," urainya.
