"Guna mengantisipasi adanya potensi konflik baik terkait momen pemilu maupun selainnya, Pemprov Jatim juga telah membekali para kepala desa dengan ilmu paralegal melalui Pelatihan Pra Paralegal Justice Award yang diselenggarakan oleh BPSDM Jatim bersama Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) beberapa waktu lalu," imbuhnya.

Sementara itu, dalam laporannya Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono mengatakan bahwa selama lima tahun kepemimpinan Gubernur Khofifah, Jawa Timur mengalami kemajuan yang pesat. 

"Semua indikator pembangunan telah tercapai. Capaian ini juga tidak terlepas dari kontribusi pada perangkat desa di Jawa Timur," ujarnya.

Untuk itu, sebagai wujud perhatian dari Gubernur Khofifah, sejak tiga tahun terakhir selalu dialokasikan tambahan intensif honorarium untuk perangkat desa di Jatim. 

"Alokasi bantuan keuangan honorarium sejak tahun 2022, 2023, dan 2024 mendatang diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan perangkat desa sekaligus menjadi suntikan semangat untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat," kata Adhy.

Sebelumnya, Ketua PPDI Jatim Sutoyo M. Muslih juga menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Khofifah atas perhatian dan dukungannya terhadap para perangkat desa. Menurutnya, Khofifah adalah sosok gubernur yang selalu memberi perhatian kepada para perangkat desa.