SURABAYA, PustakaJC.co – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometeorologi seiring datangnya awal musim hujan pada November 2023.
“Mitigasi dan kesiapsiagaan terus kita lakukan dengan adanya prediksi musim penghujan di November 2023. Ini penting, untuk bisa meminimalkan terjadinya resiko bencana banjir dan tanah longsor di Jatim,” ungkap Kalaksa BPBD Jatim, Gatot Soebroto beberapa waktu lalu.
Ditambahkan, mitigasi dan kesiapsiagaan bencana ini dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan berbagai unsur pentahelix. Baik dari lingkungan OPD Pemprov Jatim, pemerintah daerah setempat, juga dari para relawan dan masyarakat sekitar.
“Tentu semua ini nanti akan dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan berbagai unsur pentahelix,” tegas Gatot.
Salah satu kegiatan mitigasi yang dilakukan BPBD Jatim adalah dengan mengkoordinasikan kepada semua BPBD di kabupaten/kota untuk pemetaan daerah rawan potensi bencana hidrometeorologi atau bencana alam yang dipengaruhi oleh faktor cuaca saat musim hujan di wilayahnya masing-masing.
Gatot menjelaskan, kegiatan pemetaan ini dilakukan dilakukan untuk optimalisasi penanganan dan mitigasi saat terjadi bencana hidrometeorologi.
“Saat ini, BPBD di daerah sudah melakukan pemetaan, salah satunya adalah Kabupaten Malang. Kabupaten Malang memiliki sejumlah potensi bencana hidrometeorologi, termasuk daerah-daerah rawan bencana. Sudah kami petakan," kata Gatot.
Berdasar catatan BPBD Kabupaten Malang, untuk bencana banjir bandang, tercatat ada 27 kecamatan dari 33 kecamatan di wilayah tersebut yang memiliki risiko tinggi. Sementara untuk cuaca ekstrem, berpotensi di 33 kecamatan dan tanah longsor di 28 kecamatan.
Gatot menjelaskan sejumlah daerah rawan bencana hidrometeorologi seperti banjir atau banjir bandang, di antaranya di wilayah Kecamatan Pujon, Ngantang, Kasembon, Karangploso, Dau, Singosari, Lawang, Pakis, Poncokusumo, Tirtoyudo, dan Sumbermanjing Wetan.
Kemudian, lanjutnya, sejumlah wilayah lain memiliki potensi terjadinya gerakan tanah atau longsor di wilayah Kecamatan Pujon, Ngantang, Kasembong, Karangploso, Dau, Sumbermanjing Wetan, Wagir, Kromengan, Ngajum, dan Wonosari.
"Selain itu, juga ada potensi bencana angin kencang di sejumlah wilayah, seperti Karangploso, Pakis, Jabung, Kepanjen, dan lainnya," katanya.
Ia menambahkan dalam upaya mengantisipasi bencana hidrometeorologi tersebut, BPBD Kabupaten Malang membentuk Pos Lapangan pada empat wilayah, yakni di Kecamatan Ngantang, Tumpang, Tirtoyudo, dan Gedangan.
"Pos Lapangan tersebut dibentuk untuk percepatan penanganan darurat bencana," katanya.
Sejumlah personel yang bersiaga di Pos Lapangan tersebut bertugas menjadi tim reaksi cepat saat terjadi peristiwa bencana alam, melakukan monitoring dan potensi bencana, serta melakukan koordinasi dengan pemerintah setempat saat penanggulangan bencana.
"Kemudian, juga melakukan kaji cepat bencana dan dampaknya, termasuk memberikan pendampingan," katanya.
Sepanjang 2022, BPBD Kabupaten Malang mencatat adanya 56 peristiwa bencana angin kencang, 31 bencana banjir dan 134 tanah longsor. Sementara hingga Oktober 2023, tercatat 33 peristiwa bencana angin kencang, 13 banjir, 67 bencana longsor, 14 bencana kekeringan, dan 52 peristiwa kebakaran.
Selain itu, BPBD Jatim terus meningkatkan langkah edukasi, sosialisasi dan mitigasi terkait langkah-langkah dan upaya untuk mencegah terjadinya banjir serta tanah longsor kepada masyarakat, serta terus melakukan monitoring pada wilayah rawan bencana. Salah satunya dengan menggelar Apel Siaga Darurat Bencana Menghadapi Musim Hujan 2023 -2024. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Kegiatan ini digelar di Taman Rekreasi Selecta Batu, Selasa (7/11/2023).
Dalam kesempatan tersebut, secara khusus Gubernur Khofifah menyampaikan bahwa apel sengaja digelar untuk membangun kewaspadaan, mitigasi dan kesiapsiagaan darurat bencana hidrometeorologi dari berbagai elemen.
Pasalnya dalam apel ini semua disiagakan di masing-masing klaster. Mulai dari klaster sarana dan prasarana, klaster ekonomi, klaster pendidikan dan sosialisasi, lalu klaster kesekretariatan. Semuanya harus dalam kondisi siap dan siapa jelang musim hujan di penghujung tahun.
"Sore hari ini bersama-sama kita membangun jejaring kewaspadaan mitigasi dan kesiapsiagaan pada apel siaga darurat bencana menghadapi musim hujan 2023/2024. Kita pastikan bahwa semua dalam kondisi siap siaga. Personelnya, peralatannya dan keterhubungan komunikasi dan teknologinya," kata Gubernur Khofifah dalam amanatnya.
Untuk itu dalam apel ini, semua dilakukan mitigasi mulai dari kesiapan personil, logistik serta juga keberfungsian peralatan. Tidak hanya itu dalam apel ini juga ada penguatan pemahaman personil terkait rencana operasi dan menguji rencana kontinjensi jika terjadi bencana.
"Kita terus melakukan kewaspadaan dengan sinergitas dan kolaborasi diantara seluruh stakeholder dari pemerintah provinsi dan kabupaten kota dan seluruh elemen masyarakat terutama para relawan siaga bencana," pintanya.
Gubernur Khofifah menjelaskan bahwa untuk dapat melakukan upaya mitigasi kesiapsiagaan dengan maksimal dibutuhkan sinergi dan kolaborasi dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, ia meminta agar semua pihak terus melakukan komunikasi, koordinasi dan kolaborasi.
"Sistem kesiapsiagaan kita harus terkomunikasikan dengan tim dari rumah sakit, dari tim TNI-POLRI, terkomunikasikan dengan diskominfo, terkomunikasikan dengan seluruh jajaran yang kita harapkan bisa melakukan proses mitigasi dan langkah aksi secara lebih komprehensif," tegasnya. (ayu)
