Berita ini disupport oleh BPBD JATIM
SURABAYA, PustakaJC.co - Kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang menyerang hewan ternak, terutama sapi kembali meningkat di Jawa Timur. BPBD Propinsi Jatim pun turun ke daerah guna menggalakkan kembali sterilisasi kandang dan pasar hewan dengan penyemprotan disinfektan.
Tim BPBD Jatim bersama Dinas Peternakan dan BPBD di daerah menggelar aksi penyemprotan disinfektan.
Kalaksa BPBD Jatim Gatot Soebroto, di sela acara penyemprotan disinfektan ini menyatakan, aksi kolaborasi penyemprotan PMK ternak ini sengaja dilangsungkan di wilayah perbatasan karena peningkatan kasus PMK selama ini rentan terjadi di wilayah perbatasan.
"Kami mengerahkan Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD untuk membantu upaya pencegahan penularan virus PMK dengan penyemprotan disinfektan di daerah rentan,"kata Gatot.
Mantan Kabiro Kesra Setdaprov Jatim ini mengungkapkan, pihaknya telah mendapatkan laporan tentang peningkatan kasus PMK di awal tahun 2023. Untuk itu, perlu dilakukan disinfeksi secara berkala dengan melakukan penyemprotan desinfektan di seluruh pasar hewan. Pihaknya bersama dengan BPBD daerah, Dinas Peternakan Jatim serta stakeholder terkait bekerja sama untuk langkah pencegahan dan memutus rantai penyebaran.
“Setelah mendapatkan laporan, kita koordinasi dengan BPBD di daerah untuk melakukan penyemprotan,” ungkapnya.
Berdasar data total kasus PMK di Jawa Timur hingga saat ini masih terdapat 1961 sapi yang sakit atau kasus aktif PMK, dan 186 ribu angka kesembuhan. Dari jumlah tersebut kasus aktif tertinggi berada di empat Kabupaten, yakni Kabupaten Ngawi, Magetan, Bojonegoro dan Probolinggo.
“Kasus aktif PMK di Jawa Timur saat ini ada 1961 kasus sapi yang sakit. Dari jumlah itu total data se Jatim ada 194.533 kasus dengan jumlah angka 186.007 sapi yang sudah sehat,” imbuhnya.
Upaya pencegahan yang saat ini dilakukan BPBD Jatim adalah dengan mengajak BPBD Kabupaten dan dinas peternakan setempat, untuk melakukan sterilisasi dan penyemprotan disinfektan terhadap pasar hewan yang ada di daerahnya masing-masing.
“Sesuai arahan Gubernur, kami mengajak kembali BPBD Kota dan Kabupaten serta Dinas Peternakan setempat untuk bergerak kembali melakukan penyuluhan ke bawah termasuk penyemprotan disinfektan baik di pasar maupun kandang,” pungkasnya.
Senada dengan Gatot, Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jatim Indyah Ariyani menekankan, jika melakukan biosecurity dengan menjaga kebersihan kandang serta disinfeksi dapat menekanan penyebaran PMK. Apalagi, Kabupaten Tuban berada di perbatasan daerah yang terdapat kasus cukup tinggi, yaitu Kabupaten Blora dan Rembang, Jawa Tengah. Untuk itu, lalulintas tata niaga dari pasar ke pasar harus diperketat.
Ariyani juga mengatakan, penutupan pasar bisa saja dilakukan, jika angka terus meningkat. “Kalau trennya naik terus, ya terpaksa pasar harus ditutup,” tegasnya.
Sementara itu, Bupati Tuban Aditya Halindra menekankan pengamanan dan pengawasan akses lalu lintas ternak di Kabupaten Tuban. Intruksi tersebut untuk membatasi dan mempersempit area persebaran PMK dari luar Kabupaten Tuban larena berada di wilayah perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah.
Penetapan zonasi untuk memperluas cakupan vaksinasi juga menjadi poin penting dalam pencegahan penyebaran virus PMK. Tim vaksinasi Kabupaten harus memperkuat koordinasi dengan kecamatan hingga desa, agar tidak ada lagi penolakan dari masyarakat.
“Ini penting, agar camat dan Kepala Desa langsung memberikan pengarahan kepada warga,” terang Lindra memimpin rapat evaluasi pelaksanaan pengendalian dan penanganan PMK tahun 2022, serta rencana tindak lanjut tahun 2023 di ruang rapat Dandang Wacana Setda Tuban, Kamis (2/2/2023) lalu.
Pada kesempatan itu, Lindra juga mengingatkan tentang pentingnya biosecurity dengan melakukan penyemprotan disinfektan di kandang hingga pasar sapi untuk melindungi ternak dari penularan virus.
“Saat ini desa sudah banyak melakukan secara mandiri, jadi tinggal dioptimalkan di seluruh desa,” pungkasnya. (ayu)
