SURABAYA, PustakaJC.co - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa meminta seluruh OPD dibawah teritori Pemprov Jatim untuk melakukan percepatan belanja barang/jasa di awal tahun atau di triwulan pertama 2023.
Hal ini sebagai upaya proses pelayanan Pemprov Jatim kepada masyarakat bisa dirasakan sesegera mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Beberapa OPD sigap merespon arahan Gubernur tersebut. Diantaranya, Biro Pengadaan Barang/Jasa (Ro PBJ) Provinsi Jawa Timur. Sebagai OPD yang menangani pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemprov Jatim, Ro PBJ memiliki skala prioritas dan strategi dalam hal tersebut.
Berikut cuplikan wawancara PustakaJC.co bersama Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Jatim, Endy Alim Abdi Nusa melalui pesan whatsapp, Selasa, (3/1/2023).
Menurut Bapak, skala prioritas belanja barang/jasa tersebut bagaimana? Mana yang lebih didahulukan?
Prioritas pasti untuk pekerjaan yang pelaksanaannya membutuhkan waktu panjang seperti konstruksi fisik.
Sesuai tugas/fungsi Biro PBJ beberapa langkah yang telah dan akan dilakukan untuk percepatan dan optimalisasi PBJ di antaranya:
- Penerbitan Surat Edaran Sekda Jatim kepada Kepala OPD untuk segera menyusun dan menayangkan Rencana Umum Pengadaan TA 2023
- Penerbitan Surat Edaran Sekda Jatim kepada Kepala OPD agar segera menyampaikan usulan paket pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kelompok KeriaPemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Pemerintah Provinsi Jawa Timur,
- Pemenuhan pengadaan jasa kebersihan, jasa keamanan dan beberapa komoditas lainnya yang harus tersedia melalui e-Katalog
- Akan Membentuk Tim PIC/Penghubung Realisasi Pengadaan yang beranggotakan perwakilan dari masing-masing OPD
- Akan dilaksanakan desk rutin untuk realisasi penayangan dan pelaksanaan RUP
Kemudian, konsep strategis yang akan dilakukan Biro PBJ dalam pelaksanaan percepatan tersebut seperti apa?
Strategi Biro PBJ percepatan pencatatan RUP dan lelang dini (disegerakan).
Selanjutnya, berapa lelang yang diselesaikan selama 2022 dan brapa penghematan dari lelang selama 2022?
Kami mencatat kinerja menggembirakan di Tahun 2022 meskipun baru 2 tahun terbentuk biro PBJ Provinsi Jatim telah berhasil meningkatkan indeks tata kelola PBJ secara nasional dengan nilai 84,86 menduduki peringkat pertama di antara Provinsi lain di Pulau Jawa dan efisiensi PBJ mencapai 301,9 miliar atau 20,5% dari nilai HPS sebesar 1,5 triliun.
Untuk katalog lokal produk tayang 34.636 produk dari 83 etalase (terbanyak secara nasional) dengan total transaksi sebesar Rp 477,2 miliar dan Jatim Bejo dengan realisasi belanja sebesar Rp 247 miliar dan melibatkan UMKM Jawa Timur sebanyak 5.171 penyedia atau vendor. (int)
