Sementara, LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada DPRD yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang disusun berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan selama satu tahun anggaran.

Lebih lanjut Khofifah menegaskan bahwa tahun ini Kemenpan RB akan memberikan penilaian terhadap Birokrasi Berdampak. Dimana program di setiap birokrasi harus memberi dampak signifikan bagi terciptanya pembangunan maupun ekonomi di masing masing daerah.

Untuk itu berbagai indikator ini yang nantinya akan direvisi oleh KemenPAN RB bahwa tahun ini reformasi birokrasi juga akan dilihat dari outcome-nya. Maka saya meminta kita semua melakukan penyesuaian-penyesuaian, tukasnya.

Lebih lanjut menurutnya, berdasarkan hasil pelaksanaan SPM, LPPD dan LKPJ Provinsi Jatim Tahun 2021, Pemprov Jatim dua penghargaan yaitu Peringkat 1 Kategori Pemerintah Provinsi Berkinerja Terbaik Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun Anggaran 2021 dengan skor 99,36 %. Serta sebagai pemerintah daerah dengan ketepatan waktu dalam melaporkan SPM seluruh Kabupaten dan Kota di wilayahnya pada TA. 2021.

Terkait LPPD, Kemendagri belum menginformasikan skor kinerja LPPD Provinsi Jatim tahun 2021 dikarenakan masih dalam pembahasan dengan Kementerian/Lembaga teknis. Sambil berproses di Kemendagri  sampai  hasil evaluasi LPPD tahun 2021 selesei ,  saya minta masing - masing OPD memonitor  capaian IKK LPPD yang perlu ditingkatkan, terangnya.