"Tidak boleh lagi anggaran terbagi secara merata, ngecer ngecer di semua OPD (Organisasi Perangkat Daerah) hanya karena dalih pemerataan dan keadilan. Kita juga masih sering melihat adanya tumpang tindih program dan kegiatan. Karakteristik program yang cenderung sektoral harus juga diminimalisir.
Lebih lanjut Gino juga mengkritisi, terkait persentase angka kemiskinan Jawa Timur, dimana berdasarkan data yang dirilis oleh BPS, per Maret 2022 persentase angka kemiskinan Jawa Timur sebesar 10,38 persen, masih jauh dari rata rata nasional yaitu 9,54 persen.
Kemudian berdasarkan sebaran jumlah penduduk miskin di Indonesia, yang terbesar ada di Jawa Timur yaitu 4,181 juta jiwa dari 26,16 juta orang secara nasional. Masih cukup memprihatinkan.
"Tapi kita patut memberikan apresiasi atas kinerja Pemprov. Jawa Timur, yang mampu menurunkan angka kemiskinan 391.400 jiwa, tertinggi nasional," pujinya.
Oleh karenanya, kita berharap Gubernur Jawa Timur beserta jajaran harus benar benar mampu mengelola keuangan daerah secara efektif dan efisien sehingga anggaran yang begitu besar tersebut benar benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
