Sekdaprov Adhy mencontohkan, BPJS Ketenagakerjaan di Jatim juga sudah mulai memetakan dan memperluas cakupan atau coverage area bagi para pekerja upah serta pekerja informal seperti sektor UMKM hingga Koperasi yang memiliki resiko. 

"BPJS diharapkan bisa menciptakan inovasi agar masyarakat atau pekerja untuk ikut BPJS Ketenagakerjaan. Pemprov Jatim senantiasa mendorong berbagai upaya untuk meningkatkan perlindungan sosial dan ketenagakerjaan bagi masyarakatnya," tegasnya. 

Adhy sapaan akrabnya itu menyebut, bahwa dari 15 juta penduduk Jatim yang bekerja, sebanyak 4.3 juta atau setara dengan 27.68 persen sudah terlindungi program jaminan sosial ketenagakerjaan. Untuk itu, dukungan dari pemerintah kabupaten/kota sangat diharapkan untuk mampu mengimplementasikan Inpres Nomer 2 Tahun 2021 guna menyusun pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di sektor Informal. 

"Dengan sisa potensi pekerja yang belum terlindungi sebanyak 11 juta yang sebagian besar merupakan pekerja di sektor informal saya berharap para kepala daerah di 38 kab/kota untuk mendukung pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan disektor informal sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan pekerja dan keluarganya sekaligus mencegah kemiskinan baru," tegasnya.