“Jadi total anggaran pemilu serentak 2024 untuk Provinsi Jatim sebesar 600 M,” terangnya.

Sementara itu, terkait penyerapan anggaran yang sering terlambat, Adhy menjelaskan, hal ini merupakan kendala yang harus ditemukan solusinya. Hal ini dikarenakan untuk Provinsi dan atau Daerah, harus menunggu terlebih dahulu pengesahan PAPBD.

Mantan staff ahli Kemensos ini menegaskan PAPBD Jawa Timur tahun 2022 sudah di sahkan.

“Harapan kami, untuk semua elemen untuk melakukan percepatan penyerapan anggaran. Ini sudah akhir Oktober, jadi di akhir tahun semua anggaran bisa terserap dan tepat sasaran. Berdayaguna untuk masyarakat,” pungkasnya.

Di tempat yang sama, Direktorat Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Kementrian Dalam Negeri RI, Agus Fatoni mengapresiasi upaya Pemprov Jatim dalam upaya monitoring keuangan di wilayahnya. Salah satunya dengan adanya Rapat Koordinasi Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.