Di tahun 2022, jumlah kementerian/lembaga dan pemerintahan daerah yang mendapatkan WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meningkat. Rinciannya, untuk pemerintah daerah sebanyak 500 dari 542 pemerintah daerah atau 92,25%. Kemudian, lanjut Sri Mulyani, untuk kementerian dan lembaga sebanyak 83 dari 87 kementerian/lembaga juga mendapatkan WTP sekitar 95,4%. Seluruh capaian ini, kata dia, merupakan sesuatu yang sangat baik.
"Jika dibandingkan tahun 2020 saat awal masa pandemi, jumlah penerima WTP hanya 89,7%. Jadi, ini kenaikan yang sangat baik dari pemerintah daerah 500 dari 542 mendapatkan WTP bahkan dari kalau kita lihat banyak yang konsisten mendapatkan 5, 10 bahkan 15 kali berturut-turut," jelasnya.
Meski jumlah penerima WTP meningkat, Sri Mulyani mengingatkan sekaligus memberi semangat secara khusus kepada kementerian/lembaga yang belum mendapatkan WTP.
Adanya temuan dan berbagai rekomendasi dari BPK, Sri Mulyani meminta, rekomendasi tersebut dijadikan bahan pelajaran untuk terus memperbaiki pengelolaan keuangan negara.
"Baik itu pengelolaan kas yang biasanya muncul, pengelolaan aset dan kemudian pengelolaan dari piutang negara. Ini hal-hal yang akan terus kita perbaiki dari seluruh kementerian/lembaga dan pemerintahan daerah," pungkasnya. (ayu)
