Politisi fraksi PDIP ini, menambahkan Pansus menyadari bahwa tahun 2021 merupakan tahun kedua masa-masa Pandemi Covid-19, sehingga masih ada Pemberlakuan Pembatasan Kegaiatan Masyarakat (PPKM) pada semua instansi pemerintahan yang tentunya berdampak pada kinerja masing-masing OPD.
Meski demikian, kebijakan refocusing anggaran yang diterapkan sebaiknya tetap memperhatikan bidang - bidang yang menjadi problem dampak utama Pandemi Covid-19, seperti lapangan kerja, bantuan modal, investasi, maupun maksimalisasi hubungan pemerintah, swasta dan masyarakat (private-public and community) dalam rangka akselerasi pemulihan ekonomi.
"Pansus melihat pada tahun 2021 sistem Pemerintahan Birokrasi Provinsi Jawa Timur belum sepenuhnya tertata sesuai dengan job description bagi para stake holders. Sehingga kondisi seperti ini sangat menggangu hubungan harmonisasi antara eksekutif dengan legislatif. Kami berharap hal seperti ini berharap tidak terjadi lagi," tuturnya.
