SURABAYA, PustakaJC.co - Pemprov Jawa Timur menyambut positif hadirnya Aplikasi Monitoring Karantina Presisi yang diluncurkan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI).
Aplikasi tersebut merupakan hasil pengembangan dan koordinasi antara Korps Bhayangkara dengan Kementerian Kesehatan dan seluruh pemangku kepentingan lainnya. Cara kerja aplikasi tersebut adalah dengan memberikan pengawasan di titik-titik masuk pelaku perjalanan luar negeri (PPLN). Hal ini guna mencegah masuknya varian-varian Covid-19 yang berbahaya ke Indonesia.
"Saya mendukung langkah Polri dalam memberikan pengamanan berlapis agar tidak masuk varian virus Covid-19 baik jenis baru maupun virus lama yang terkadang dibawa seseorang terutama dari luar negeri," ungkap Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jumat (7/1/2022).
Sebagai informasi, Prosesi Launching sendiri telah dilakukan pada Kamis (6/1) yang dipimpin langsung oleh Kapolri bersama Menko Perekonomian , Menko Marvest, Menko PMK, Menhub, Menkes, Kepala BIN, Panglima TNI, Ka BNPB Dan Dirjen Imigrasi serta Forkopimda dari berbagai daerah tujuan serta perbatasan.
Gubernur Khofifah mengatakan, keberadaan aplikasi tersebut menjadi sebuah upaya dalam mencegah sekaligus memperketat masuknya varian baru berasal dari perjalanan seseorang dari luar negeri.
Hadirnya aplikasi ini, lanjut Khofifah, mendukung upaya peningkatan pengawasan karantina secara lebih ketat khususnya terhadap para pelaku perjalanan luar negeri yang baru kembali dan harus melakukan proses karantina.
Bagi Jawa Timur sendiri, kata Khofifah, sangat membantu mengingat Bandara Juanda ditetapkan sebagai entry point penerbangan internasional sesuai SE Ketua Satgas Covid-19 Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pintu Masuk (Entry Point), Tempat Karantina dan Kewajiban RT PCR Bagi WNI Pelaku Perjalanan Luar Negeri.
"Inisiatif dari Pak Kapolri sangat positif dan aplikasi monitoring sangat membantu sekaligus berperan mendisiplinkan masyarakat kita dan mereka yang datang dari luar negeri agar mentaati semua regulasi yang ditetapkan pemerintah Indonesia. Penularan Omicron saat ini banyak bersumber dari perjalanan luar negeri," ungkapnya.
"Saya berharap hadirnya aplikasi ini semakin menambah optimisme dalam mencegah setiap varian baru maupun mengantisipasi varian lama agar tidak kembali masuk di Indonesia. Kami akan mendukung dan mensupport penuh aplikasi ini dan akan menyosialisasikan ke kabupaten/kota di Jatim," tambah dia.
Sementara saat Launching, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, mengatakan bahwa peluncuran aplikasi ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Joko Widodo.
Peluncuran aplikasi ini merupakan bagian dari implementasi kami melaksanakan arahan dari Presiden untuk melaksanakan pengawasan secara lebih ketat khususnya terhadap para pelaku perjalanan luar negeri yang baru kembali dan harus melakukan proses karantina, ujarnya.
Kapolri Listyo mengungkapkan bahwa manfaat dari aplikasi ini antara lain: Polri memiliki database petugas yang berwenang melakukan monitoring per Lokasi Karantina.
Nantinya, petugas di lapangan memiliki data update nama-nama dan data pelaku karantina yang harus dimonitor Per Lokasi Karantina, terdapat fitur pendeteksi koordinat sebagai upaya mendisiplinkan pelaku karantina, terdapat dashboard di command center sebagai bentuk monitoring berjenjang.
Kapolri dalam amanatnya untuk cek dan ricek terhadap semua informasi. Karena semua polri adalah gerbang utama yang melakukan pengawasan secara ketat dam disiplin maka akan sangat bermanfaat agar tidak kebobolan adanya varian baru maupun varian lama.
"Jangan sampai kecolongan saya minta jangan terjadi lagi, saya minta kerjasamanya agar bisa segera mendeteksi. Kami akan memberikan reward kepada masyarakat yang menemukan kepada seseorang yang masih dalam proses karantina namun keluar sebelum waktu yang ditetapkan. Juga jika nantinya ditemukan konspirasi akan ada reward dan punishment bagi yang melanggar," ungkapnya.
Sementara itu, menangapi isu vaksin booster untuk Covid-19 tengah menjadi hal yang ramai diperbincangkan banyak pihak termasuk masyarakat. Menyikapi hal tersebut, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak meminta masyarakat agar bersabar dan menunggu aturan dari pemerintah.
"Jadi kami benar-benar meminta, bukan sekedar menghimbau bahkan memohon masyarakat untuk kaitan dengan booster ini harus melalui jalur pemerintah, apapun itu nantinya ada jalur mandirinya tetapi pemerintah yang akan memberikan direction," kata Emil Dardak panggilan akrab Wagub Jatim usai menerima kunjungan Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Nurchahyanto di Gedung Negara Grahadi, Jumat (7/1/2022).
Wagub Emil Dardak menjelaskan bahwa menurut Kementerian Kesehatan memang ada sejumlah kalangan yang mendapatkan fasilitasi vaksin booster dari pemerintah. Misalnya bagi para tenaga kesehatan yang memang sebagai garda terdepan dalam menangani Covid-19.
"Kaitan dengan booster, Menteri Kesehatan sudah menyampaikan bahwa memang akan ada yang mendapatkan sebagai bentuk fasilitasi pemerintah dan ada jalur mandiri," jelasnya.
Lebih lanjut Mantan Bupati Trenggalek ini menjelaskan bahwa vaksin booster jalur mandiri hendaknya tidak diartikan oleh masyarakat sebagai bebas tanpa aturan untuk mendapatkan vaksin booster tersebut. Tentu ada beberapa hal yang harus diperhatikan.
"Mandirinya ini juga jangan diasumsikan mandiri kemudian nyari-nyari sendiri," terangnya.
Wagub Emil mempunyai beberapa alasan kuat mengapa masyarakat harus menunggu aturan dari pemerintah terkait booster. Diantaranya dikhawatirkan vaksin boosternya tidak memenuhi persyaratan, atau bisa juga vaksinnya sudah sesuai persyaratan tetapi metode penyimpanannya tidak sesuai standar. Sehingga ditakutkan akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari.
"Kita juga khawatir kalau ternyata vaksin tersebut tidak memenuhi persyaratan dalam hal katakanlah vaksinnya benar sekalipun kalau penyimpanannya salah kan resiko," imbuhnya.
Demi keamanan dan keselamatan bersama, ia kembali menghimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak mencari celah untuk mendapatkan vaksin booster sebelum ada peraturan dari pemerintah.
"Kami menghimbau kepada masyarakat untuk selalu mengakses segala hal yang berkaitan dengan vaksin dari jalur resmi yaitu dari pemerintah," pungkasnya. (ayu)
