Lebih lanjut Joko mengatakan, untuk kinerja pelayanan pemeriksaan dan penanaman modal, pelayanan perijinan belum mendorong kemudahan berusaha secara memadai. Ia menambahkan untuk kegiatan promosi dan penanaman modal belum ditindaklanjuti secara memadai. Kemudian pemberian intensif penamanan modal belum dilakukan.

“Untuk mendorong kemandirian fiskal daerah, pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) selaras dengan kebijakan RPJMD. Pemda belum mwlakukan pendataan secara periodik untuk obyek dan wajib pajak maupun retribusi. Keberhasilan pemeriksaan BPK terletak pada bagaimana rekomendasi yang kami berikan bisa ditindaklanjuti. Untuk itu peran pejabat terkait sangat diperlukan dalam menindaklanjuti LHP BPK,” terangnya.

Dalam kesempatan tersebut, Joko menyampaikan sejumlah pemerintah daerah yang melakukan berbagai upaya untuk capaian kinerja. Yang pertama adalah terkait kinerja terkait pelaksanaan vaksinasi Covid-19, Pemprov Jatim, Pemkab Sidoarjo dan Pemkab Situbondo telah mendistribusikan vaksin dan logistik untuk mendukung percepatan vaksinasi Covid-19.

“Untuk kinerja penyelenggaraan pendidikan vokasi Pemprov Jatim mengeluarkan kebijakan percepatan revitalisasi SMK dan membentuk forum bursa kerja secara khusus. Selain itu Pemprov Jatim juga menetapkan 20 SMK sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD,” pungkasnya.(ayu)