Sementara itu, Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi mengatakan LHP ini akan dijadikan sebagai acuan bagi pemerintahan untuk memperbaiki kinerja. Terutama pada pertanggungjawaban keuangan negara. “Kami menyampaikan terima kasih kerjasama ini bisa berjalan dengan baik dan sesuai peraturan perundang-undangan yang ada,” katanya.

“Masih ada permasalahan yang harus mendapatkan perhatian.  Yakni terkait vaksinasi, pemerintah daerah (pemda)  belum efektif  menyampaikan pesan untuk melakukan vaksinasi. Selain itu pendataan terkait vaksinasi juga belum sepenuhnya memadai,” ujar Kepala Kepala BPK Jatim Joko Agus Setyono.

Joko menambahkan, untuk kinerja penyelenggaraan pendidikan vokasi, kebijakan percepatan revitalisasi SMK belum maksimal belum ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Selain itu Pemda belum sepenuhnya melakukan penjaminan mutu pendidikan vokasi yang selaras dengan IDUKA.

“Pemda belum mengupayakan informasi pasar kerja untuk menyerap para lulusan pendidikan vokasi dan belum memiliki mekasinme yang memantau lulusan ini. Pemerintah belum memfasilitasi satuan pendidikan vokasi untuk menerapkan fleksibilitas keuangan,” jelasnya.