SURABAYA, PustakaJC.co – Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Biro Perekonomian Sekretariat Daerah (Setdaprov) Jatim mulai menghidupkan kembali Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Hal ini dilakukan dalam upaya pengutan pemulihan perekonomian di Jawa Timur pasca pandemic Covid-19.
Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Jatim, Iwan mengatakan, mulai tahun 2021, Biro Perekonomian memperoleh tugas dan fungsi pembinaan BLUD di Jatim. Pembinaan yang dilakukan diantaranya dengan melakukan inventarisasi permasalahan yang dihadapi pengelola BLUD.
“Dalam kurun waktu 2020-2021, pengelolaan BLUD di Jawa Timur pada umumnya terkendala oleh dampak dahsyat dari Pandemi Covid-19, disamping permasalahan yang lain, misalnya karena kurangnya pemasaran/branding kepada masyarakat” kata Iwan dalam keterangan tertulis yang diterima PustakaJC.co, Sabtu (11/12/2021).
Iwan menambahkan, berbagai upaya dilakukan Biro Perekonomian, diantaranya melakukan Focus Group Discussion (FGD) dengan menghadirkan pakar pemasaran dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Surabaya dihadiri oleh seluruh entitas pengelola BLUD di Jawa Timur. Selain itu juga melakukan penguatan peningkatan pelayanan dengan mengundang Dewan pakar Pemprov Jatim, Prof. Muhammad Mas’ud Said.
Masih menurut Iwan, di tahun 2021 juga pihaknya telah melakukan analisis kinerja keuangan BLUD secara sampling yang pada intinya untuk BLUD Bidang Kesehatan masih cukup mampu bertahan dengan cukup baik di masa pandemi, sedangkan untuk bidang Pendidikan belum berjalan secara optimal sesuai yang diharapkan.
Mantan Sekretaris Dinas Kehutanan ini menambahkan, masyarakat Jawa Timur banyak yang belum memahami BLUD, bahkan istilah BLUD bagi masyarakat Jatim masing terasa asing, Namun bentuk layanan barang/jasa dari BLUD telah banyak dirasakan oleh masyarakat.
Layanan yang tanpa disadari telah dirasakan masyarakat, bebernya, adalah Layanan Kesehatan oleh Rumah Sakit BLUD, layanan produk barang/jasa BLUD Bidang Pendidikan oleh SMKN sebagian besar masih banyak dinikmati oleh warga sekolah (guru dan siswa) namun juga banyak produk barang/jasa yang dihasilkan oleh SMKN yang sudah dimanfaatkan oleh masyarakat misal jasa perhotelan, Tour and Travel, produk tata boga dan tata busana, bengkel ringan mobil dan motor, multi media dan lainnya.
“Sedangkan produk perikanan, tanaman padi palawija dan hortikultura yang merupakan produk BLUD juga telah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat bahkan telah diekspor ke luar negeri,”ungkapnya.
Dalam rangka pengenalan BLUD kepada masyarakat, selain memperbaiki branding juga diperlukan upaya lebih keras lagi untuk meningkatkan kualitas, kuantitas dan kontinuitas produk barang/jasa BLUD agar lebih dikenal dan bermanfaat untuk masyarakat.
Harapannya, sambungnya, dimasa mendatang selain adanya peningkatan pendapatan BLUD adalah terciptanya kemandirian BLUD itu sendiri, maksudnya adalah Pengelola BLUD dapat mengembangkan dan meningkatkan setiap jenis layanan yang dihasilkan kepada masyarakat melalui kemampuan secara mandiri dari sisi pembiayaan (dana fungsional), tidak semata mata bergantung atau mengandalkan sumber dana APBD (subsidi).
“Pada akhirnya keberhasilan pencapaian layanan produk BLUD harus mampu meningkatkan pelayanan dan kepuasan masyarakat, artinya masyarakat merasa puas dan nyaman dengan memanfaatkan produk layanan barang/jasa BLUD, tidak ada keraguan dari masyarakat ketika memanfaatkan layanan BLUD,” pungkasnya.
Sebagai informasi, Pemerintah Provinsi Jawa Timur sampai dengan tahun 2021 memiliki 41 entitas BLUD, dikelompokkan menjadi 3 bidang pengelolaan BLUD prioritas yaitu :
1. BLUD Bidang Kesehatan terdapat 15 Entitas BLUD, meliputi 5 Rumah Sakit Besar Milik Provinsi Jawa Timur yaitu RSUD. Dr. Soetomo Surabaya, RSUD Haji Surabaya, RSJ Menur Surabaya, RSUD Dr. Saiful Anwar Malang, RSUD Dr. Soedono Madiun, dan 10 UPT / Rumah Sakit di lingkup Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.
2. BLUD Bidang Pendidikan, terdapat 20 BLUD SMK Negeri yang tersebar di beberapa Kabupaten Kota di Jawa Timur.
3. BLUD Bidang Lainnya terdapat 6 entitas, yaitu 3 UPT Dinas Perikanan dan Kalautan Provinsi Jawa Timur, dan 3 UPT Lingkup Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur. (int)
